KPK Ungkap Kuota Haji untuk Petugas Kesehatan Dijual ke Calon Jemaah Reguler

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan fakta baru mengejutkan dalam penyidikan dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023–2024. 

Kuota yang semestinya dialokasikan untuk petugas haji, termasuk petugas kesehatan, diduga disalahgunakan dengan cara diperjualbelikan kepada calon jemaah haji.

Praktik lancung ini diungkap oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo. 

Menurutnya penyidik menemukan bahwa kuota untuk berbagai posisi vital seperti pendamping, pengawas, administrasi, dan petugas kesehatan telah disalahgunakan.

"Terkait dengan jual beli kuota petugas haji, penyidik menemukan adanya dugaan kuota-kuota haji yang seharusnya diperuntukkan untuk petugas ya seperti petugas pendamping, kemudian petugas kesehatan, ataupun pengawas, dan juga administrasi itu ternyata juga diperjualbelikan kepada calon jemaah," kata Budi kepada wartawan, Selasa (7/10/2025).

KPK menyoroti dampak serius dari praktik ini. 

Dengan kuota yang seharusnya diisi oleh tenaga profesional justru dijual kepada jemaah reguler, kualitas pelayanan haji secara keseluruhan menjadi taruhannya. 

"Artinya kan itu juga menyalahi ketentuan," ujar Budi. 

"Tentu juga kemudian mengurangi kualitas pelayanan haji," ia menekankan.

Temuan ini merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus korupsi kuota haji yang lebih besar. 

Awal Mula Kasus

Kasus ini bermula dari adanya 20 ribu kuota tambahan haji dari Pemerintah Arab Saudi pada tahun 2023.

Dalam penyidikan, KPK menduga ada persekongkolan antara asosiasi travel haji dengan oknum di Kementerian Agama (Kemenag) untuk membagi kuota tambahan tersebut secara tidak proporsional.

Yaitu 50 persen untuk haji khusus dan 50 persen untuk haji reguler, menyimpang dari aturan maksimal 8 persen untuk haji khusus.

Untuk mendapatkan jatah dari kuota tambahan haji khusus tersebut, para pihak travel diduga menyetorkan sejumlah uang kepada oknum di Kemenag melalui asosiasi haji. 

Besaran setoran bervariasi antara 2.600 hingga 7.000 dolar AS per kuota. 

Aliran dana ini diduga diterima oleh para pejabat hingga pucuk pimpinan di Kemenag.

Kerugian Negara Rp 1 Triliun?

Akibat skandal ini, negara diperkirakan mengalami kerugian fantastis yang mencapai lebih dari Rp 1 triliun. 

KPK saat ini bekerja sama dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit final terkait jumlah kerugian negara.

Dalam upaya mengusut tuntas kasus ini, KPK telah mengambil langkah tegas, termasuk mencegah mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, bepergian ke luar negeri. 

Sejumlah penggeledahan juga telah dilakukan di berbagai lokasi, termasuk Kantor Kemenag dan rumah pribadi Gus Yaqut.

Hingga saat ini, KPK telah menyita uang pengembalian dari berbagai pihak yang nilainya mendekati Rp 100 miliar. 

Aset berupa dua unit rumah senilai Rp 6,5 miliar dari seorang ASN di Ditjen PHU Kemenag juga telah disita karena diduga dibeli dari hasil korupsi. 

KPK menegaskan penetapan tersangka hanya tinggal menunggu waktu.

Dugaan Korupsi Kuota Haji 2023–2024:

• Tambahan kuota haji dari Arab Saudi sebanyak 20.000 jemaah seharusnya 92 persen untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus sesuai UU Nomor 8 Tahun 2019.
• Namun, Kementerian Agama membagi kuota secara tidak proporsional yakni 50% untuk reguler dan 50% untuk khusus.
• KPK menduga pembagian ini menguntungkan biro travel tertentu dan melanggar hukum.
• Kerugian negara diperkirakan mencapai lebih dari Rp1 triliun.
• KPK telah menyita hampir Rp100 miliar dari biro travel dan asosiasi yang mengembalikan uang secara sukarela.

Pihak yang Diperiksa

• Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas telah dimintai keterangan.
• Eks Bendahara Umum Amphuri, Tauhid Hamdi, telah diperiksa tiga kali oleh KPK.
• Sekitar 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji diduga terlibat.