Purbaya Usul Prabowo Tak Usah Cari Pengganti Anggito Abimanyu: 2 Wamen Cukup, Irit Gaji Juga

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menanggapi kekosongan jabatan Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) usai Anggito Abimanyu dilantik Presiden Prabowo Subianto menjadi Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

“Dia enggak Wamenkeu lagi. Dia Ketua LPS sekarang. LPS kan gede, jadi jangan dirangkap,” kata Purbaya di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Meski begitu, Purbaya memastikan belum ada keputusan soal pengganti Anggito.

Untuk sementara ia memilih menanganinya sendiri.

“Untuk sementara saya pegang dua-duanya, pajak sama bea cukai,” ujarnya.

Menurut Purbaya, dirinya sempat ditanya apakah perlu ada pengganti Wamenkeu.

Namun ia mengaku lebih memilih mengurus langsung agar lebih efisien.

“Ada yang nanya saya, saya bilang saya aja. Daripada saya pusing jadi two step, mendingan langsung aja,” katanya sambil tertawa.

Lebih lanjut, Purbaya juga menyinggung efisiensi di lingkungan Kemenkeu.

Baginya, tidak adanya pengganti Anggito Abimanyu bisa mengirit uang negara.

“Kelihatannya akan seperti ini terus, dua wamen cukup. Irit gaji juga,” pungkasnya.

Wamenkeu Jadi Ketua LPS

Sebelumnya, Anggito Abimanyu dilantik menjadi Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

Anggito dikenal sebagai akademisi dan birokrat karena kiprahnya di bidang fiskal dan keuangan negara.

Anggito lahir di Bogor pada 19 Februari 1963. Ia menempuh pendidikan sarjana di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, kemudian meraih gelar Master of Science (M.Sc) dan Doctor of Philosophy (Ph.D) di University of Pennsylvania, Amerika Serikat.

Kariernya dimulai sebagai dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM. Ia kemudian bergabung di Kementerian Keuangan dan menduduki sejumlah jabatan penting di bidang kebijakan fiskal dan moneter.

Anggito pernah menjabat Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan pada 2006–2010.

Di posisi itu, ia terlibat dalam perumusan berbagai kebijakan fiskal dan reformasi sistem perpajakan.

Setelah itu, ia dipercaya menjadi Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah di Kementerian Agama pada 2012–2014, serta menjabat sebagai Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada 2017–2022.

Pada Oktober 2024, Anggito kembali dipanggil Presiden Prabowo Subianto untuk menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Dalam kapasitas itu, ia ikut mengawal kebijakan fiskal dan penguatan sektor keuangan nasional.

Anggito mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar LPS menjalankan mandat baru yang kini tidak hanya menjamin simpanan perbankan, tetapi juga mencakup sektor asuransi.

“Pertama, LPS kan lembaga penjaminan simpanan ya. Mandat yang baru kan disampaikan, di samping perbankan juga untuk asuransi. Jadi kita akan melaksanakan penempatan dana kalau memang oleh OJK dianggap ataupun asuransi yang masih kurang dana segar,” tuturnya.

Ia menambahkan, perluasan mandat tersebut merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang tengah dibahas antara pemerintah dan DPR.

“Mandatnya memang diperluas sekarang dibandingkan dengan sebelumnya. Ada undang-undang P2SK yang baru yang sekarang digodok. Pada November dibahas. Dan nanti 2026 LPS dan OJK akan mengemban mandat-mandat lain,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anggito menjelaskan dua tugas utama yang akan dijalankan LPS setelah perubahan tersebut.

“Ya tadi itu, satu soal penjaminan untuk asuransi baik asuransi umum maupun asuransi syariah. Lalu, penempatan dana apabila bank atau polis asuransi itu mengalami gangguan likuiditas. Tetapi itu semuanya kan berawal dari penempatan dana dan pengawasan dari OJK,” tandasnya.

Fakta Singkat Anggito Abimanyu :

Nama Lengkap: Anggito Abimanyu

Tempat/Tanggal Lahir: Bogor, 19 Februari 1963

Pendidikan:

• S1 Ekonomi, Universitas Gadjah Mada

• S2 Ekonomi, University of Pennsylvania

• S3 Ekonomi, University of Pennsylvania

Karier:

• Dosen Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM

• Kepala Badan Kebijakan Fiskal (2006–2010)

• Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (2012–2014)

• Kepala BPKH (2017–2022)

• Wakil Menteri Keuangan (2024–2025)

• Ketua Dewan Komisioner LPS (2025–2030)

• Fokus Isu: Stabilitas keuangan, kebijakan fiskal, pengelolaan dana publik, dan reformasi lembaga keuangan