DPR Siapkan Aplikasi Pantau Kegiatan Reses, Data Keuangan Tidak Dibuka ke Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan, parlemen tengah menyiapkan aplikasi digital khusus memantau kegiatan reses anggota DPR. 

Dasco menyebut, aplikasi tersebut akan menjadi instrumen transparansi dan akuntabilitas publik terhadap penggunaan dana reses.

“Tapi mudah-mudahan dalam waktu masuk reses sidang nanti kan kita sudah bikin aplikasi nih. Mudah-mudahan sudah jadi. Jadi kalau mereka klik, mau anggota DPR siapa, dari partai apa, kegiatan resesnya apa dan di mana saja, itu mereka wajib sejumlah titik yang didatangi, acaranya apa dia harus upload,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Sabtu (11/10/2025).

Baca juga: Kabar Dana Reses DPR Jadi Rp 702 Juta, Saan Mustopa Pastikan Tak Ada Kenaikan

Menurutnya, lewat aplikasi itu, setiap anggota DPR wajib mengunggah dokumentasi kegiatan reses yang mereka lakukan di daerah pemilihan masing-masing, sesuai jumlah titik kegiatan yang sudah ditetapkan.

“Itu bentuk transparansi anggota ya. Kalau dia kurang atau nggak ini, nanti MKD (Mahkamah Kehormatan Dewan) yang evaluasi kalau ada yang laporin,” tambahnya.

Namun, Dasco menegaskan bahwa data keuangan detail seperti struk pembayaran tidak akan dibuka untuk publik karena bersifat administratif dan berbeda antardaerah.

“Kalau struk dan lain-lain itu kan keuangan yang bukan untuk di-publish, dong. Karena begini, masing-masing anggota itu kan pengeluarannya berbeda. Di tiap dapil (daerah pemilihan) itu mereka ada tim dapil yang tidak digaji oleh APBN,” jelasnya.

Ia mencontohkan, di daerah pemilihannya yang mencakup Tangerang, Tangerang Selatan, dan Kabupaten Tangerang, biaya operasional tentu lebih besar karena luas wilayah dan banyaknya tim pelaksana kegiatan.

“Kalau kita tulis pengeluaran untuk orang ini, ke tim ini, kan nggak bagus juga,” pungkasnya.