Gus Irfan Ungkap Alasan Presiden Bentuk Kementerian Haji dan Umrah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan mengungkapkan alasan Presiden RI Prabowo Subianto membentuk Kementerian Haji dan Umrah dalam kabinet Merah Putih. 

Menurut Gus Irfan, Presiden Prabowo ingin pelaksanaan ibadah Haji berjalan dengan baik-baik saja. 

Hal itu disampaikannya saat sesi wawancara khusus dengan Tribunnews di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Jadi beliau (Presiden Prabowo) membentuk (Kementerian Haji dan Umrah) untuk memberikan pelayanan yang jauh lebih baik dari yang terjadi selama ini. Logikanya seperti itu,” kata Gus Irfan.

Cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH. Hasyim Asy’ari ini juga menceritakan soal hasil diskusinya dengan Presiden Prabowo soal permasalahan yang ada di dalam penyelenggaraan Ibadah Haji.

Presiden Prabowo tak menutup mata soal dugaan praktik korupsi yang terjadi di Kementerian lain.

Sehingga, kata Gus Irfan, Prabowo menitipkan pesan agak tidak ada permasalahan yang terjadi di Kementerian Haji dan Umrah ini.

“Tapi beliau minta di Kementerian ini zero tolerance terhadap berbagai permasalahan. Dan itu harus saya pegang dan selalu saya ulang-ulang ke tim kita di Kementerian Haji,” jelasnya.

Gus Irfan menyadari bahwa Kementerian Haji dan umrah ini akan mengelola uang jemaah hingga kisaran Rp 20 triliun. Sehingga, kebocoran uang sekecil apapun akan berdampak dan menelan uang cukup besar.

Dia pun mencontohkan bagaimana 1 persen dari seluruh total uang jemaah jika dikorupsi. Nominalnya mencapai Rp 200 miliar. 

“Saya tekankan pada tim kami, kalau sampai kalian bocor 1 persen, itu Rp200 miliar, 1% itu kan sudah sangat baik untuk ukuran Indonesia saat ini, tapi saya pastikan 1% itu sudah Rp200 miliar, hati-hati saya bilang gitu,” tegasnya.

Gus Irfan juga menceritakan soal terbentuknya Kementerian Haji dan umrah serta apa saja yang akan dikerjakannya setelah dilantik oleh Presiden Prabowo pada 8 September 2025.

Berikut petikan wawancara khusus dengan Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf atau Gus Irfan dengan Tribunnews.com:

Tanya: Bisa dijelaskan tentang berubahnya badan Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi kementerian?

Jawab: Kementerian ini memang cita-cita Presiden Prabowo sejak lama. Tahun 2014, dalam Pilpres, dalam visi misi beliau, beliau menyebutkan Kementerian Haji dan umrah ada. Tahun 2019, di visi misi calon Presiden ada Kementerian Haji dan umrah. 2024 pun sama. Visi misinya ada, hanya berbeda sedikit, menyebutkan Kementerian Haji dan Wakaf.