Pakar: Rakyat Tak Mungkin Sudi Bayar Utang Proyek Whoosh Pakai APBN, Siapa Tanggung Jawab?

Ringkasan Berita:

• Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya enggan membayar utang proyek Whoosh
• Alasannya, sejak awal proyek Whoosh adalah proyek non pemerintah, PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC)
• Pakar juga menilai, tidak adil jika APBN digunakan untuk membayar utang tersebut

TRIBUNNEWS.COM - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tak mau membayarkan utang proyek kereta cepat Whoosh memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya mengatakan, Konsorsium PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) yang kini berada di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) harus bisa membiayai utangnya sendiri.

Menurut Purbaya, APBN tidak boleh menjadi pelarian proyek bermasalah.

Hal itu diungkapkan Purbaya dalam Media Gathering di Bogor, Jumat (10/10/2025).

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri."

"Jangan kalau enak swasta, kalau gak enak government. Saya pikir begitu ya," ungkap Purbaya.

Lantas siapa yang harus bayar utang Whoosh?

Menanggapi hal itu, pakar ekonomi yang juga Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios)i, Media Wahyu Askar, menilai rakyat Indonesia tidak akan mungkin sudi membiayai utang Whoosh yang sejak awal dicanangkan tanpa anggaran negara.

Sebab, membayar memakai APBN sama saja membebankan biaya kepada rakyat.

Dirinya pun sepakat dengan kebijakan Purbaya untuk tak menggunakan APBN demi membayar utang proyek yang dibuat di era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ini.

"Yang jelas saya sepakat, jangan korbankan APBN. Rakyat gak sudi pasti proyek yang penuh masalah dibebankan ke APBN."

Baca juga: Terapi Kejut Fiskal untuk Proyek Mercusuar: Analisis Filosofi Kebijakan Pubik pada Masa Depan Whoosh

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, kalau seandainya publik dipaksa menanggung pembengkakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar kontrak moral antara pemerintah dan rakyatnya," jelas Media Wahyu di program Kompas Petang, Kompas TV Senin (13/10/2025) dilansir TribunJakarta.com.

Ia juga menilai, Whoosh adalah proyek warisan Jokowi yang dibuat tanpa kajian matang dan mengabaikan rasionalitas politik.

Terlebih, utang proyek Whoosh itu mencapai sekitar Rp 116 triliun.

Sehingga, menurutnya salah jika tiba-tiba rakyat diminta tanggung jawab hutangnya.

"Jadi waktu itu kan proses perencanaan proyeknya over optimistis ya, dan kreditor menawarkan bunga pinjaman. Dan kalau sekarang dijalankan dan biaya bengkak, apakah kemudian harus ditanggung jawab pemerintah Indonesia saja. Ini kan kurang fair."

"Ini kan kebijakan warisan presiden sebelumnya yang dipaksakan tanpa kajian yang matang. Jadi ini konsekuensi dari keputusan politik yang mengabaikan rasionalitas ekonomi," tegas Media Wahyu.

Seperti diketahui, proyek ambisius Whoosh digarap pada pemerintahan Jokowi.

Melalui cap proyek strategis nasional (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 3 Tahun 2016, proyek yang didanai sebagian besar menggunakan utang dari China Developement Bank (CDB) itu dikebut.

Jokowi bahkan melakukan peletakan batu pertama pada Januari 2016, dan meresmikan proyek itu pada 2 Oktober 2023.

Sampai pertengahan 2025, jumlah penumpang Whoosh sebanyak 16 ribu sampai 18 ribu orang per hari pada hari kerja, dan 18 ribu sampai 22 ribu per hari pada akhir pekan.

Angka tersebut belum menyentuh target 31 ribu penumpang per hari yang dicanangkan sejak awal.

Selain itu banyak terjadi pembengkakan biaya pembangunannya karena sempat mundur akibat Covid-19, sementara bahan material naik serta karena perubahan desain dan teknologi.

Politikus PDIP Perjuangan Ferdinand Hutahaean juga menilai sikap Purbaya sudah tepat.

Ferdinand Hutahaean yang dulu mengkritik pernyataan Purbaya saat komentari kinerja Pertamina, kini mendukung sikap Menteri Keuangan terhadap proyek Whoosh.

Menurut Ferdinand, Jokowi lah yang harus bertanggungjawab atas proyek tersebut.

Solusi Istana

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan pemerintah saat ini tengah mencari jalan keluar untuk membayar utang proyek Whoosh cepat tanpa menggunakan APBN. 

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo, Minggu (12/10/2025) malam.

Menurut Prasetyo,memang Whoosh merupakan moda transportasi yang sangat membantu masyarakat sehingga harus didukung perkembangannya. 

"Karena faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," kata Prasetyo.

Prasetyo juga kembali menyinggung wacana perpanjangan rute Whoosh hingga Surabaya, Jawa Timur. 

"Dan justru kita pengin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya," imbuh dia.

Sebagian artikel ini telah tayang di TribunJakarta.com dengan judul Ogah Tanggung Utang Proyek Warisan Jokowi, Menteri Purbaya Panen Dukungan dari Celios hingga Golkar dan Jokowi Diungkit Saat Ferdinand Hutahaean Singgung Purbaya Tolak Utang Whoosh, Istana Respons Menkeu