Jumat, 31 Oktober 2025

Proyek Whoosh Diduga Mark Up 3 Kali Lipat, KPK Tantang Mahfud MD Serahkan Data

Mahfud MD sebut biaya proyek Whoosh janggal. KPK belum terima laporan, tapi siap telaah jika data diserahkan.

Kolase Tribunnews.com
DUGAAN KORUPSI WHOOSH - Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD membongkar dugaan tindak pidana korupsi di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung Whoosh. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara terkait pernyataan Mahfud tersebut. 
Ringkasan Berita:
  • Mahfud MD ungkap biaya proyek Whoosh tembus tiga kali lipat dari standar internasional.
  • Ketua KPK harap Mahfud punya data pendukung dan berani menyerahkannya.
  • KPK belum terima laporan resmi, tapi siap bergerak jika informasi valid masuk.

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, buka suara soal pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD terkait dugaan penggelembungan anggaran (mark up) proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh).

Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

Menanggapi hal itu, Setyo mengatakan KPK belum menerima informasi resmi dari internal maupun eksternal.

Namun, ia berharap Mahfud MD memiliki data pendukung yang bisa memperjelas dugaan tersebut.

“Sampai sekarang sih belum terinformasi ya, artinya dari internal,” kata Setyo dalam keterangannya, Sabtu (18/10/2025).

“Tapi kalau Pak Mahfud menyampaikan seperti itu, ya mudah-mudahan ada informasi, ada data dan dokumen yang bisa mendukung kejelasan dari yang disampaikan,” lanjutnya.

KPK Siap Telaah, Mahfud Diminta Serahkan Data

Setyo meyakini Mahfud MD memiliki data tersebut, namun menyerahkan sepenuhnya kepada Mahfud apakah akan menyerahkannya kepada KPK atau tidak.

“Saya yakin beliau mungkin punya, tinggal nanti apakah beliau mau menyerahkan atau apa, tergantung dari beliau,” ujarnya.

Baca juga: Tersangka Kasus Korupsi Chromebook Kembalikan Uang Rp 10 M, Mengapa Namanya Dirahasiakan Kejagung?

Terkait apakah KPK akan proaktif menjemput bola, Setyo menyebut informasi itu akan ditelaah terlebih dahulu di tingkat kedeputian untuk menentukan langkah selanjutnya.

“Ya biar ditelaah dulu di level kedeputiaan apa yang harus dilakukan dengan informasi tersebut,” kata Setyo.

Mahfud: KPK Bisa Bergerak Tanpa Tunggu Laporan

Pernyataan ini merupakan respons terbaru KPK setelah Mahfud MD dalam kanal YouTube-nya membeberkan dugaan mark up proyek Whoosh.

Ia menegaskan bahwa KPK seharusnya bisa langsung menyelidiki tanpa menunggu laporan resmi.

Mahfud juga mengklarifikasi bahwa sumber dugaan mark up tersebut pertama kali diungkapkan oleh ekonom Political Economy and Policy Studies, Anthony Budiawan.

“Jadi jangan, kalau mau menyelidiki betul KPK, panggil Anthony Budiawan, karena dia yang bilang itu, sebelum saya,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo telah mengimbau masyarakat yang memiliki data awal untuk segera menyampaikan laporan resmi agar dapat ditelaah.

Baca juga: Luhut soal Utang Jumbo Whoosh Rp116 T: Tidak Ada Transportasi Publik di Dunia yang Untung!

Fakta Proyek: Nilai, Skema, dan Inisiator 

Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan menerapkan operasional berbayar mulai 17 Oktober 2023. Masyarakat sudah bisa memesan tiket KA Whoosh melalui sejumlah cara.
Kereta Cepat Jakarta Bandung atau Whoosh akan menerapkan operasional berbayar mulai 17 Oktober 2023. Masyarakat sudah bisa memesan tiket KA Whoosh melalui sejumlah cara. (KCIC)

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) merupakan inisiatif Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai digarap pada 2016 dan resmi beroperasi pada Oktober 2023. 

Nilai investasinya mencapai USD 7,27 miliar atau sekitar Rp118 triliun, menjadikannya salah satu proyek infrastruktur terbesar di Indonesia.

Proyek ini dijalankan melalui skema business-to-business (B2B) antara konsorsium BUMN Indonesia yang dipimpin PT KAI dan perusahaan Tiongkok, yakni China Railway International dan China Railway Engineering Corporation, tanpa menggunakan dana APBN secara langsung.

Skema pembiayaan proyek sempat menjadi sorotan publik karena pembengkakan biaya dan utang BUMN yang menyertainya.

Mahfud MD menyebut biaya pembangunan per kilometer mencapai USD 52 juta, jauh di atas standar internasional yang hanya USD 17–18 juta di China.

Pernyataan ini memicu respons dari KPK, yang menyatakan belum menerima laporan resmi namun siap menelaah jika data pendukung diserahkan. Kontroversi ini membuka kembali perdebatan soal transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas proyek strategis nasional.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved