Jumat, 24 April 2026

Jepang Diikutkan dalam Tender Whoosh, Ekonom Curiga untuk Mengatrol Harga: Harus Diusut

Ekonom Anthony Budiawan mencurigai tujuan diikutsertakannya Jepang dalam tender kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang lebih dikenal sebagai Whoosh.

|
HO
PENUMPANG WHOOSH - PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mencatat, terjadi peningkatan penumpang Whoosh sebanyak 20.500 orang pada Rabu (28/5/2025). Angka ini menunjukkan peningkatan 17 persen dibandingkan hari biasa yang melayani sekitar 16.000 hingga 18.000 penumpang per hari. 

Ringkasan Berita:
  • Ekonom Anthony Budiawan curiga Jepang dilibatkan dalam tender kereta cepat agar harga bisa dilambungkan
  • Anthony meminta dugaan adanya pelambungan anggaran Whoosh diusut tuntas
  • Dia mengklaim pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat tidaklah normal

TRIBUNNEWS.COM - Profesor Anthony Budiawan, ekonom sekaligus Direktur Pelaksana Political Economy and Policy Studies (PEPS), mencurigai tujuan diikutsertakannya Jepang dalam tender kereta cepat Jakarta-Bandung atau yang lebih dikenal sebagai Whoosh.

Anthony berkata seharusnya proyek kereta itu menghubungkan Jakarta-Surabaya. Namun, proyek itu kemudian dialihkan menjadi Jakarta-Bandung.

Proyek kereta itu akhirnya digarap dengan bantuan Tiongkok, terutama lewat skema pembiayaan pinjaman dari China Development Bank (CDB) dan kerja sama antara konsorsium BUMN Indonesia dan konsorsium perusahaan Cina.

Menurut Anthony diikutsertakannya Jepang dalam tender memunculkan kecurigaan bahwa hal itu ditujukan untuk melambungkan harga.

“Jepang memang diikutkan di dalam tender Jakarta-Bandung, tetapi kemudian saya mencurigai bahwa Jepang diikutkan karena untuk mengatrol harga karena harga itu murah sekali,” kata Anthony dalam siniar Forum Keadilan yang tayang di YouTube, Senin, (20/10/2025).

“Dari Cina seharusnya murah, mungkin bisa 60 persennya. Nah, makanya Jepang diikutsertakan. Kesatu adalah memang harus ada tender dan kedua adalah memang untuk mengatrol harga.”

Dia berkata Jepang kemudian “digugurkan” dengan alasan Jepang meminta jaminan dari pemerintah.

Adapun skema proyek kereta cepat dengan menggandeng Tiongkok bersifat B to B atau business to business. Oleh karena itu, Anthony meminta jangan sampai proyek itu menjadi G to G atau government to government sehingga menjadi beban pemerintah.

ANTHONY BUDIAWAN - Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan
ANTHONY BUDIAWAN - Managing Director Political Economy & Policy Studies (PEPS) Anthony Budiawan (Kompas/Yoga Sukmana)

Di samping itu, Anthony meminta proyek ini diusut tuntas, terutama mengenai dugaan adanya mark up atau pelambungan harga.

“Karena proyek sejenis di Cina biayanya hanya 17 sampai 30 juta [dolar AS] per kilometer. Di kita 52 juta per kilometer. Kalau dibandingkan dengan yang paling rendah, tentu hampir tiga kali lipat,” kata dia.

Lalu, dia menyebut medan kereta Jakarta-Bandung tidak terlalu susah. Karena itu, harga 25 juta dolar AS per km sebenarnya sudah mencukupi untuk proyek itu.

Baca juga: Sengkarut Utang Whoosh, Jokowi Sempat Sebut Proyek KCJB Bukan untuk Cari Untung

“Harus diselidiki kenapa proyek ini bisa sampai dua kali lipat lebih tinggi dari yang di Cina,” katanya.

Dia mengklaim pembengkakan biaya dalam proyek kereta cepat tidaklah normal.

Mahfud MD juga singgung dugaan mark up

Sebelumnya, mantan Menkopolhukam Mahfud MD juga menyinggung dugaan penggelembungan anggaran (mark up) kereta cepat.

Mahfud menyebut biaya pembangunan per kilometer di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, sementara di Cina hanya 17–18 juta dolar AS.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved