Kepala BGN Tetap Pede Meski Sejumlah Pihak Desak Prabowo Evaluasi: Kami Lulus dengan Nilai 8

Ringkasan Berita:

• Lembaga Celios hingga Voxpol menilai BGN perlu dievaluasi dalam setahun pemerintahan Prabowo-Gibran
• Kepala BGN tetap percaya diri dengan capaian MBG
• Dadan Hindayana menyebut sudah ada peningkatan program MBG secara kuantitas dan kualitas

TRIBUNNEWS.COM - Meski sejumlah pihak menilai Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi salah satu pos yang perlu dievaluasi dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Kepala BGN, Dadan Hindayana tetap percaya diri dengan capaian program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Diketahui pada satu tahun pemerintahan Prabowo, BGN mendapat catatan minor.

Seperti lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Center of Economic and Law Studies atau Celios, yang menempatkan Kepala BGN sebagai 'pembantu presiden' urutan dua terendah dengan nilai minus 81 poin di bawah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia (-151 poin).

Tak cuma itu, lembaga survei Voxpol Research and Consulting juga menilai Kepala BGN menjadi satu dari delapan pos yang perlu dievaluasi.

Meski begitu, Dadan Hindayana mengungkapkan Presiden Prabowo memberikan penilaian rata-rata 8 kepada seluruh jajaran kabinet dalam rapat paripurna setahun pemerintahan.

“Alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paling pertama. Kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut di tahun kedua dengan memberikan penilaian rata-rata 8,” ujar Dadan di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) malam.

Menurutnya, penilaian tersebut diberikan untuk seluruh kementerian dan lembaga, termasuk BGN yang mengelola program unggulan MBG.

“Saya tidak tahu khusus buat BGN, tapi kita akan dapatnya secara keseluruhan,” kata Dadan.

Dalam sidang tersebut, BGN melaporkan capaian program MBG yang kini telah menjangkau 36,7 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.

Dadan menyebut target 40 juta penerima akan tercapai pada akhir Oktober.

“Saya sempat berjanji, di ulang tahun satu tahun pemerintahan Bapak, kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Yang kami capai hari ini 36,7 juta, dan insyaallah 40 juta itu akan tercapai di akhir Oktober,” ucapnya.

Baca juga: Prabowo Dinilai Perlu Evaluasi 7 Menteri Plus Kepala BGN, Voxpol: Masih Ada yang Jadi Beban

Dadan menjelaskan setiap hari terdapat tambahan 150 hingga 200 dapur MBG (SPPG) baru yang melayani rata-rata 450 hingga 600 penerima.

Ia menilai pertumbuhan tersebut menandakan partisipasi daerah dan masyarakat semakin kuat.

Tahun ini, Rp 51,2 triliun atau 75 persen dari total anggaran BGN dialokasikan untuk bantuan pemerintah program MBG.

“Semua dana MBG disalurkan langsung dari kas negara ke SPPG lewat KPPN, tidak melalui rekening BGN,” jelasnya.

Program MBG, kata Dadan, kini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam membangun generasi cerdas dan sehat dua dekade ke depan.

“Tujuan Makan Bergizi Nasional adalah menciptakan generasi berkualitas 20 tahun kemudian. Menu yang disajikan harus seimbang, sehat, dan aman, supaya bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria,” pungkasnya.

Jumlah Keracunan MBG

Sejak dilaksanakan pada Januari 2025, korban keracunan akibat menu MBG mencapai ribuan siswa.

Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) per 19 Oktober 2025 mencapai 13.168 anak. 

Pandangan Celios dan Voxpol

Lembaga riset bidang ekonomi dan kebijakan publik, Celios, merilis daftar 10 menteri dan kepala badan dengan kinerja terburuk dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Celios melakukan survei kinerja para menteri serta kepala badan selama satu tahun pemerintahan Prabow-Gibran berjalan.

Survei tersebut melibatkan sejumlah pakar dan ahli kebijakan publik.

Dalam rapor Celios, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mendapat nilai paling rendah, yakni minus 151 poin.

Bahlil menempati posisi pertama dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk versi survei Celios.

Di urutan kedua ada Kepala BGN Dadan Hindayana. Ia mendapat nilai minus 81 poin.

Berikut daftar 10 menteri serta kepala badan berkinerja terburuk dan harus di-reshuffle menurut survei yang dilakukan Celios:

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia (-151 poin)

2. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana (-81 poin)

3. Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai (-79 poin)

4. Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni (-56 poin)

5. Menteri Kebudayaan, Fadli Zon (-36 poin)

6. Menteri Pariwisata, Widiyanti Putri Wardhana (-34 poin)

7. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (-22 poin)

8. Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko (-14 poin)

9. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto (-10 poin)

10. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Nusron Wahid (-7 poin).

Celios menegaskan bahwa data tersebut merupakan suara dari masayakat.

"Evaluasi setahun pemerintahan adalah peluang untuk introspeksi, dan hanya pemerintahan yang berpihak pada rakyat yang berani memanfaatkannya," tulis Celios dalam laporannya, dikutip Tribunnews, Senin (20/10/2025).

Melihat rendahnya kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan dalam tahun pertama Prabowo-Gibran, reshuffle kabinet dinilai menjadi langkah korektif yang tidak bisa ditunda.

"Evaluasi publik terbaru bahkan secara eksplisit menempatkan 10 menteri dengan kinerja terburuk, yang bukan hanya dinilai gagal bekerja, tetapijuga menjadi beban politik dan moral bagi Prabowo," tulis Celios.

Pandangan Voxpol

Founder sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago menilai sejumlah pos di kabinet Prabowo Subianto perlu dievaluasi pada momen satu tahun pemerintahan.

Pangi menilai, dalam periode singkat ini sejumlah capaian patut diapresiasi, namun banyak pula target yang masih jauh dari harapan.

Sehingga momen ini dilai pas bagi Prabowo melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Kabinet Merah Putih.

"Menteri bukan sekadar pembantu presiden, tapi juga penentu keberhasilan program dan janji politik presiden kepada rakyat."

"Faktanya, masih ada menteri yang justru menjadi beban, bukan solusi," ungkapnya kepada Tribunnews, Selasa (21/10/2025).

Menurut Pangi, Prabowo harus berani menggunakan hak prerogatifnya secara tegas dan tepat.

Menteri yang selama satu tahun tidak menunjukkan hasil nyata harus segera dicopot.

"Negara tidak butuh pejabat yang hanya sibuk pencitraan, asal setor muka, atau sekadar memberikan kabar gembira tanpa kerja nyata," ungkapnya.

Menurut Pangi, setidaknya ada delapan kementerian/lembaga yang perlu dievaluasi pada momen setahun Prabowo memimpin, yaitu:

1. Menteri Kehutanan: Raja Juli Antoni
2. Menteri Kesehatan: Budi Gunadi Sadikin
3. Menteri Perumahan dan Permukiman: Maruarar Sirait
4. Menteri Pariwisata: Widiyanti Putri Wardhana
5. Menteri Dalam Negeri: M. Tito Karnavian 
6. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal: Yandri Susanto
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN: Nusron Wahid
8. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN): Dadan Hindayana

Pangi mengatakan, program-program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, Sekolah Rakyat, layanan kesehatan gratis, subsidi upah, swasembada pangan, dan pelayanan haji, tidak boleh diserahkan kepada orang yang salah.

"Program ini adalah 'janji super premium' presiden kepada rakyat dan menteri terkait harus siap bertanggung jawab penuh atas keberhasilannya," ungkap Pangi.

(Tribunnews.com/Gilang Putranto, Igman Ibrahim, Rakli Almughni)