Sabtu, 1 November 2025

Prabowo Bakal Kirim Banyak Mahasiswa RI Belajar Kedokteran ke Selandia Baru

Indonesia krisis dokter. Prabowo buka peluang belajar ke luar negeri. Tapi, siapa yang bakal kembali dan mengabdi?

Penulis: Taufik Ismail
Dok. Setpres
INDONESIA–SELANDIA BARU – Presiden Prabowo Subianto mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Selandia Baru Christopher Luxon di Ruang Agenas, Hotel Lahan Select Gyeongju, Jumat (31/10/2025). Dalam pertemuan ini, Prabowo menyampaikan keinginan mengirim mahasiswa Indonesia ke Selandia Baru untuk belajar kedokteran, sebagai respons atas krisis tenaga medis nasional. 

Ringkasan Berita:
  • Indonesia kekurangan 70.000 dokter, pasien menunggu berbulan-bulan.
  • Prabowo buka peluang kirim banyak mahasiswa Indonesia belajar kedokteran di Selandia Baru.
  • IDI minta lulusan luar negeri kembali dan mengabdi di daerah.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Indonesia berencana mengirim lebih banyak mahasiswa ke Selandia Baru untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi.

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan hal ini usai melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri (PM) Selandia Baru, Christopher Luxon, di sela Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) 2025 di Gyeongju, Korea Selatan, Jumat (31/10/2025).

“Kita ingin kirim lebih banyak mahasiswa untuk belajar kedokteran dan kedokteran gigi. Kita sangat butuh dokter dan dokter gigi,” kata Prabowo.

Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya mengatasi kekurangan tenaga medis di Indonesia.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Indonesia masih kekurangan sekitar 70.000 dokter spesialis hingga tahun 2032. Ketimpangan distribusi juga menjadi masalah: sebagian besar dokter terkonsentrasi di kota besar seperti Jakarta dan Bandung, sementara 25 provinsi lainnya masih kekurangan tenaga medis.

Rasio dokter Indonesia juga tergolong rendah. Menurut GoodStats, rasio dokter per 1.000 penduduk di Indonesia adalah 0,47, jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan rasio ideal 1:1.000.

Ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan rasio dokter terendah ketiga di kawasan Asia Tenggara.

Kondisi ini berdampak langsung pada pelayanan kesehatan. Laporan Philips Future Health Index 2025 mencatat bahwa 77 persen pasien di Indonesia harus menunggu lama untuk bertemu dokter spesialis, dan 45% akhirnya dirawat di rumah sakit karena terlambat ditangani.

Selain bidang kesehatan, kerja sama bilateral Indonesia–Selandia Baru juga mencakup sektor pendidikan dan pertanian. Prabowo mendorong agar guru-guru dari Selandia Baru dapat membantu memperkuat kemampuan bahasa Inggris tenaga kerja Indonesia.

“Kita mau tambah sekolah atau kursus-kursus bahasa Inggris untuk pekerja kita yang mau ke luar negeri. Saya kira bahasa sangat penting dan ini sedang kita bahas,” ujar Prabowo.

Pertemuan Prabowo dan PM Luxon bukan yang pertama. Keduanya juga sempat berdialog dalam KTT APEC 2024 di Peru. Saat itu, Prabowo menyebut Selandia Baru sebagai mitra strategis dan sahabat kawasan yang memiliki nilai-nilai dan kepentingan bersama.

Baca juga: 4 Fakta Polisi Aniaya Disabilitas Hingga Tewas di Ende NTT, Terungkap Sosok Bripda Oschar

Langkah pemerintah mengirim mahasiswa ke luar negeri untuk belajar kedokteran dinilai sebagai bagian dari solusi jangka panjang atas krisis tenaga medis.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut bahwa hingga kini, distribusi dokter masih belum merata, dengan 80 persen dokter terkonsentrasi di kota-kota besar seperti Jakarta dan Bandung.

Ketua Umum Pengurus Besar IDI, dr. Slamet Budiarto, menegaskan bahwa ketimpangan ini terjadi karena terbatasnya alokasi anggaran penempatan dokter ke daerah. Ia menyebut bahwa dari total lulusan dokter, hanya sekitar 20 persen yang diserap pemerintah, sementara sisanya berpraktik mandiri di wilayah urban.

“Ke depan, kami berharap pemerintah mengalokasikan anggaran khusus untuk pemerataan dokter, termasuk penempatan ke daerah yang kekurangan,” ujar dr. Slamet dalam pernyataan resminya, Oktober 2025.

Dengan rencana pengiriman mahasiswa ke luar negeri, pemerintah diharapkan tidak hanya memperluas akses pendidikan kedokteran, tetapi juga memastikan bahwa lulusan nantinya kembali dan mengabdi di wilayah yang paling membutuhkan. Pemerataan tenaga medis menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan nasional.

Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved