Setahun Prabowo: Rp13,2 T Uang Sitaan Diserahkan, tapi Komitmen Antikorupsi Masih Perlu Dinilai

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sejumlah pengamat mulai menakar arah kebijakan dan komitmen politik yang dijalankan.

Salah satu sorotan utama adalah langkah pemerintah dalam memberantas korupsi.

Executive Director Next Indonesia, Christiantoko, menilai bahwa komitmen antikorupsi mulai ditunjukkan, salah satunya lewat penyerahan uang sitaan kasus korupsi minyak sawit mentah (CPO) senilai Rp13,2 triliun dari Kejaksaan Agung ke Kementerian Keuangan.

“Korupsi ini berusaha untuk dilakukan atau diberantas,” ujar Christiantoko dalam diskusi Katadata Policy Dialogue bertajuk Satu Tahun Prabowo-Gibran, Mengukur Langkah Awal Prabowonomics, di Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia menyoroti pernyataan Presiden Prabowo saat menghadiri penyerahan uang sitaan tersebut, yang menyatakan tidak akan pandang bulu dalam penegakan hukum. 

Namun, menurutnya, komitmen itu masih perlu diuji dalam praktik.

“Dari pernyataan terbaru kemarin di Kejagung oleh Presiden, dia tidak pandang bulu. (Tapi) kita tidak bisa menilai sekarang, apakah Presiden memenuhi apa yang diucapkan atau tidak,” katanya.

Baca juga: Publik Puas Pemberantasan Korupsi Setahun Prabowo-Gibran, Rumah Politik: Jangan Berpuas Diri Dulu

Selain isu korupsi, Christiantoko juga mencatat bahwa pemerintah tengah berupaya menutup kebocoran keuangan negara di tahun pertamanya.

Peneliti Utama Politik BRIN, Siti Zuhro, menambahkan bahwa efektivitas birokrasi menjadi tantangan penting yang harus segera dibenahi. 

Ia menyoroti fragmentasi dalam struktur birokrasi yang justru menghambat jalannya program.

“Jadi birokrasi krusial itu maksudnya bagaimana sekarang mengefektifkan birokrasi,” ujarnya.

Siti juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam pelaksanaan program-program populis agar tidak hanya bersifat top-down.

“Harus ada keterlibatan secara bottom-up supaya terjadi balance (keseimbangan). Kita seringnya berasumsi bahwa desa-daerah itu tidak cakap, padahal tidak,” tambahnya.

Dari sisi kelembagaan, Kepala Departemen Politik dan Perubahan Sosial CSIS, Arya Fernandes, menyoroti besarnya ukuran kabinet dan struktur pemerintahan saat ini. 

Ia mempertanyakan apakah struktur yang gemuk ini benar-benar mendukung pencapaian visi besar Indonesia Emas 2045.

“Mungkin eksekutif perlu memikirkan dulu lah apakah bila pemerintahan yang banyak ini memang dibutuhkan atau tidak untuk menunjang program-program strategis astacita,” kata Arya.