RUU Perampasan Aset Dinilai Mendesak, Mahasiswa Tagih Komitmen Negara Lawan Korupsi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menakar Relevansi dan Risiko RUU Perampasan Aset: Reformasi Hukum vs Konflik Kepentingan di Indonesia” di Gedung UGM Samator Pendidikan, Manggarai, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).

FGD ini diinisiasi oleh BEM KM Universitas Trilogi dan diikuti oleh BEM dari berbagai kampus di Jakarta, antara lain Universitas Yarsi, Institut Bisnis dan Informatika (IBS), Universitas Esa Unggul, Institut STIAMI, Universitas Paramadina, dan STIH IBLAM.

FGD ini menjadi ruang bagi mahasiswa untuk berkontribusi dalam memperkuat sistem hukum nasional yang berkeadilan dan berintegritas.

Satu di antara narasumber Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Yenti Garnasih menilai bahwa RUU Perampasan Aset merupakan langkah penting dalam memperkuat kerangka hukum pemberantasan korupsi dan pengembalian aset hasil kejahatan.

“Asset Recovery Act merupakan instrumen penting untuk mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, khususnya korupsi,” ujar Yenti.

Menurutnya, penerapan UU TPPU secara paralel dengan UU Tipikor mampu memperkuat upaya pemulihan aset negara. 

Karena itu, RUU Perampasan Aset perlu segera disahkan sebagai lex specialis dalam penanganan aset hasil kejahatan.

Yenti menegaskan pentingnya kerja sama internasional dan sinergi antar-lembaga penegak hukum sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan asset recovery di Indonesia.

Peneliti yang aktif dalam gerakan mahasiswa Sahdabudin Letsoin menekankan bahwa pengesahan RUU Perampasan Aset harus disertai penguatan prinsip transparansi dan perlindungan hak konstitusional warga negara.

“Penyusunan kebijakan publik harus berbasis bukti dan riset akademik agar lebih objektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Ia menambahkan, lembaga pengawasan independen diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan perampasan aset, sekaligus membuka ruang bagi mahasiswa untuk terlibat aktif dalam analisis kebijakan publik.

“Kerja sama internasional dalam pelacakan dan pengembalian aset hasil kejahatan juga perlu diperkuat sesuai ketentuan UNCAC 2003,” lanjut Sahdabudin.

Kolaborasi antar lembaga penegak hukum seperti KPK, Kejaksaan, PPATK, dan Kepolisian harus diperkuat agar pelaksanaan RUU ini profesional dan akuntabel.

Adapun Kepala Biro Kemahasiswaan Universitas Trilogi Rossi Iskandar menyampaikan peran mahasiswa sangat penting dalam mengawal proses reformasi hukum agar tetap berpihak pada kepentingan publik.

“Kehadiran kita di sini adalah wujud nyata dari tanggung jawab moral intelektual untuk mengawal reformasi hukum, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang efektif,” ujar Rossi.