Rencana Renovasi Ponpes Al Khoziny Gunakan APBN, Ini Kata Istana

Ringkasan Berita:

• Pembentukan Ditjen Pondok Pesantren untuk mengkaji dan menghitung kemungkinan penggunaan APBN untuk renovasi Ponpes Al Khoziny
• Pembentukan Ditjen Pesantren bermula robohnya musala Ponpes Al Khoziny, di Sidoarjo 
• Pemerintah kata Prasetyo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 42.000 di seluruh Indonesia

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi buka suara terkait pembangunan ulang atau renovasi Pondok Pesantren Al Khoziny Sidoarjo Jawa Timur menggunakan APBN.

Prasetyo menyebut pembentukan Ditjen Pondok Pesantren di Kementerian Agama salah satunya mengkaji dan menghitung kemungkinan penggunaan uang negara untuk renovasi Ponpes Al Khoziny yang ambruk sehingga menyebabkan 63 korban meninggal dunia.

"Dengan dibentuknya Ditjen Pondok Pesantren, kita akan menghitung dan menginventarisasi bersama mana yang secara status memungkinkan, dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN, apabila proses pembangunan akan dibebankan ke APBN. Jadi nanti kita tunggu hasil hitungannya," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (22/10/2025).

Baca juga: PDIP: Dunia Pesantren Sudah Bertransformasi, Santri Bukan Lagi Kaum Tertinggal

Pemerintah kata Prasetyo memberikan perhatian kepada seluruh pondok pesantren, tidak hanya  Al Khoziny saja. Perhatian bukan hanya bantuan untuk renovasi bangunan melainkan juga melalui program pemerintah lainnya. 

"Misalnya program makan bergizi juga termasuk di pondok-pondok pesantren. Jadi bangunannya harus aman, sistem pendidikannya harus siap menghadapi tantangan ke depan, dan kualitas SDM dari sisi pemenuhan gizi juga masuk dalam program pemerintah," katanya.

Menurut Prasetyo banyak pondok pesantren yang berhasil mengembangkan ekonominya secara mandiri. Ia berharap pesantren pesantren lain dapat mengadopsi pengembangan ekonomi dari pesantren yang sudah mandiri atau swadaya.

"Kita pahami bahwa banyak pondok pesantren telah berhasil mengembangkan ekonomi di masing-masing pondoknya. Itu menjadi role model yang kita harapkan bisa diadopsi oleh semua pondok pesantren," katanya.

Alasan Pembentukan Ditjen Pesantren

Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan pemerintah merancang pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di lingkungan Kementerian Agama.

Menurut Prasetyo pembentukan Ditjen Pesantren bermula dari musibah robohnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny, di Sidoarjo Jawa Timur yang memakan korban jiwa.

"Berkenaan dengan masalah izin Ditjen Pondok Pesantren, memang bermula dari beberapa waktu yang lalu ada kejadian yang menimpa saudara-saudara kita di Pondok Pesantren Al-Khoziny Sidoarjo," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu, (22/10/2025).

Baca juga: Alasan Presiden Prabowo Setujui Pembentukan Ditjen Pesantren

Setelah musibah tersebut, Pemerintah kata Prasetyo merasa perlu memberikan perhatian lebih kepada pondok pesantren yang jumlahnya kurang lebih 42.000 di seluruh Indonesia.

Presiden kata Prasetyo memberikan perhatian khusus kepada Pesantren, misalnya dalam hal keamanan bangunan pondok.

"Dari data, banyak bangunan yang belum melalui prosedur keamanan, sehingga Bapak Presiden memberikan petunjuk kepada kita—yang diwakili oleh Kementerian PUPR—untuk melakukan asesmen terhadap bangunan pondok pesantren dari sisi keamanan teknis," katanya.

Tidak hanya pondok pesantren, Presiden juga menyampaikan bahwa lembaga pendidikan berbasis agama lainnya, termasuk rumah ibadah seperti masjid, musala, gereja, dan harus dipastikan memenuhi standar teknis sipil keamanan minimal.

Selain masalah keamanan bangunan, Presiden Prabowo juga menaruh perhatian lebih kepada proses pendidikan. Dengan jumlah santri di Indonesia yang mencapai 16 juta orang, Presiden ingin agar proses pendidikan para santri tidak hanya dengan ilmu agama, tetapi juga ilmu pengetahuan berbasis teknologi dan ekonomi.