Usut Dugaan Mark Up Proyek Whoosh, KPK Telah Minta Keterangan Sejumlah Pihak

Ringkasan Berita:

• KPK telah meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh
• Jubir KPK Budi Prasetyo menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar
• Tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengonfirmasi telah mengundang dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait penyelidikan dugaan korupsi atau mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh, yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyatakan pemanggilan para pihak ini sangat penting untuk mengungkap konstruksi perkara secara utuh.

Baca juga: Whoosh Berbuntut Utang Rp116 Triliun, Sekjen PDIP Ungkap Megawati Lebih Usulkan Hal Ini ke Jokowi

"Dalam penyelidikan perkara terkait dengan KCIC, tim penyelidik melakukan permintaan keterangan dengan mengundang sejumlah pihak, tentunya pihak-pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini," kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Menurut Budi, setiap informasi dan konfirmasi yang diberikan oleh pihak-pihak terundang akan sangat membantu tim penyelidik dalam menelusuri dugaan tindak pidana dalam proyek strategis nasional tersebut.

"Sehingga dari setiap keterangan, informasi, dan konfirmasi yang disampaikan kepada tim penyelidik tentunya akan sangat membantu untuk mengungkap perkara ini," ujarnya.

Budi menyebut sejauh ini proses permintaan keterangan berjalan lancar.

"Sejauh ini pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan kooperatif," imbuhnya.

Ia menilai sikap kooperatif tersebut menjadi langkah positif dalam penyelidikan perkara ini. 

Meski demikian, Budi menegaskan tim penyelidik tidak akan berhenti dan masih akan terus menelusuri pihak-pihak lain yang relevan.

Budi menolak memerinci siapa saja pihak yang telah dimintai keterangan, termasuk saat dikonfirmasi apakah pihak dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk yang telah dipanggil sebelumnya.

Ia beralasan, perkara ini masih dalam tahap penyelidikan sehingga materi dan detil lengkap belum bisa disampaikan kepada publik.

"Terkait dengan materi ataupun pihak-pihak yang diundang untuk dimintai keterangan, saat ini kami belum bisa, belum bisa menyampaikan detilnya secara lengkapnya seperti apa, karena ini memang masih di tahap penyelidikan," jelasnya.

Fokus utama KPK saat ini, lanjut Budi, adalah menemukan adanya dugaan peristiwa pidana terlebih dahulu. 

Jika dalam proses ini ditemukan kecukupan alat bukti, barulah perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan untuk menetapkan tersangka.

"Namun kami pastikan ya teman-teman bahwa penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres," katanya.

KPK mengimbau kepada siapa saja yang nantinya diundang terkait perkara KCIC agar bersikap kooperatif dan menyampaikan semua informasi yang dibutuhkan untuk membantu proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK.