Jumat, 7 November 2025

Proyek Kereta Cepat

Jokowi Sebut Proyek Whoosh Investasi Sosial, Anggota DPR: Tapi Ini Rugi, Siapa yang Mau Bayar?

DPR merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial.

Penulis: Chaerul Umam
Editor: Wahyu Aji
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
KERETA CEPAT - Kereta Cepat Whoosh setibanya di Stasiun Kereta Cepat Halim, Jakarta, Rabu (29/10/2025). DPR merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial. 

Ringkasan Berita:
  • Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menilai wajar pernyataan Jokowi yang menyebut proyek Whoosh sebagai investasi sosial
  • Herman mempertanyakan siapa yang akan menanggung kerugian proyek
  • Ia menyerahkan keputusan kepada pemerintah untuk menentukan skema penyelesaian utang dan kerugian proyek

 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron, merespons pernyataan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh adalah investasi sosial.

Dia menilai wajar pernyataan tersebut dilontarkan oleh Jokowi, lantaran proyek kereta cepat sudah terwujud.

Namun, dia menyoroti fakta hari ini bahwa proyek Whoosh terbukti merugi triliunan rupiah. 

Sehingga, menurutnya harus ada pihak yang bertanggung jawab.

"Kan kondisi hari ini adalah rugi. Nah rugi ini siapa yang akan menalangi kalau memang ini bagian dari investasi sosial?" kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Sekjen Partai Demokrat itu berpendapat, negara memang harus berupaya meningkatkan produktivitas nasional.

Namun menurutnya harus meminimalisasi potensi kerugian atau losing pada setiap pergerakan moda transportasi yang ada saat ini.

"Tetapi siapa yang akan membayar kerugian hari ini?" ujarnya.

Lebih lanjut, Herman juga mengingatkan bahwa Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah menegaskan tidak ingin membayar utang Whoosh menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

"Tapi kalau kemudian bahwa ini adalah proyek strategis nasional, kemudian sebagai investasi sosial, maka semuanya kerugian ditanggung oleh negara melalui APBN. Fine, nggak ada masalah. Ini kan masalahnya sekarang rugi siapa ketika Pak Purbaya mengatakan APBN tidak lagi ingin membiayai itu, ya kepada siapa," ujarnya.

Sebab itu, Herman menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk merumuskan skema pembayaran utang proyek Whoosh.

"Pada akhirnya hari ini menurut saya kita serahkan kepada pemerintah. Bagaimana pemerintah akan menyikapi seperti ini," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan pembangunan Whoosh bukan untuk mencari laba tetap untuk memberikan keuntungan sosial bagi masyarakat.

Menurutnya, hal tersebut sudah dirasakan masyarakat dengan meningkatnya produktivitas hingga waktu tempuh yang lebih singkat.

Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2025 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved