Pemprov Riau Bantah Gubernur Abdul Wahid Ditangkap KPK, Hanya Dimintai Keterangan Bersama Wagub

Ringkasan Berita:

• KPK geledah kantor Dinas PUPR Riau selama empat jam
• Gubernur Riau Abdul Wahid kabarnya ikut ditangkap KPK
• Namun Pemprov Riau mengelak bahwa itu cuma dimintai keterangan  oleh KPK

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, membantah terkait Gubernur Riau Abdul Wahid ikut ditangkap KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT.

"Kami luruskan, Bapak Gubernur tidak ditangkap. Beliau hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK terkait kegiatan pemeriksaan. Begitu juga Wakil Gubernur (Wagub SF Hariyanto), beliau juga hanya dimintai keterangan," kata Teza Darsa dikutip dari Tribun Pekanbaru, Selasa (4/11/2025).

Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan telah menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Provinsi Riau pada Senin (3/11/2025).

Salah satu pihak yang diamankan dalam operasi senyap tersebut adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid.

"Salah satunya," kata Wakil Ketua KPK, Fitroh Rohcahyanto, kepada wartawan, Senin (3/11/2025) petang.

Penangkapan Abdul Wahid ini diduga kuat terkait dengan operasi yang juga menjerat pejabat di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Pemprov Masih Menunggu

Pemprov Riau masih menunggu informasi pasti terkait adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Dinas PUPR-PKPP Riau tersebut.

Dalam operasi ini, KPK dikabarkan mengamankan sepuluh orang, termasuk pejabat dinas, kepala unit pelaksana teknis (UPT), sopir, dan pengusaha rekanan proyek.

"Makanya kita menunggu itu, karena kita belum mendapat info valid. Kami juga menghargai proses hukum yang berlaku. Kami juga mengimbau masyarakat agar tidak terlalu berspekulasi yang bermacam-macam, jadi kita tunggu prosesnya sampai KPK melakukan rilis resmi terkait operasi itu," ujar Teza Darsa.

Belum disampaikan

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025), mengatakan konstruksi perkara yang menjerat Gubernur Riau belum dapat disampaikan.

"Terkait dengan perkaranya, terkait dengan apa begitu ya, di bidang apa, kemudian konstruksinya seperti apa, itu nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan," ujar Budi.

Namun, diduga kuat praktik lancung yang diusut KPK berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Riau.

Berdasarkan kabar pihak yang diamankan KPK meliputi lima kepala UPT PUPR dari wilayah Kuansing, Kampar, dan Indragiri Hulu.

Kemudian Kepala Dinas PUPR Provinsi Riau, Sopir Kepala Dinas, dan dua pengusaha rekanan proyek.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK mengaku mengamankan sejumlah uang sebagai barang bukti.