Prabowo Minta Jangan Lihat Whoosh Untung atau Rugi, Hitung Manfaat

Ringkasan Berita:

•  Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tak menilai Whoosh dari sisi untung atau rugi operasionalnya.
• Prabowo menjelaskan, semua transportasi publik di dunia dibangun bukan untuk mencari keuntungan saja, melainkan kebermanfaatan untuk masyarakat.
• Selain itu, menurutnya banyak transportasi perkeretaapian di Indonesia juga dibantu subsidi biaya operasionalnya.

TRIBUNNEWS.COM - Presiden Prabowo Subianto meminta semua pihak untuk tak menilai Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dari sisi untung atau rugi operasionalnya.

Whoosh merupakan Kereta Cepat yang diluncurkan era Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi), diklaim menjadi proyek kereta cepat pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Prabowo menjelaskan, semua transportasi publik di dunia dibangun bukan untuk mencari keuntungan saja, melainkan juga kebermanfaatan untuk masyarakat.

"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung-untung rugi-rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat."

"Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation," ucap Prabowo ketika meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Menurut Ketua Umum Partai Gerindra itu, banyak transportasi perkeretaapian di Indonesia juga dibantu subsidi biaya operasionalnya.

"Ada yang menyarankan tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara. Ini kehadiran negara," ujarnya.

Prabowo menyebut, uang subsidi itu diperoleh dari uang pajak yang berasal dari masyarakat.

Oleh karena itu, sambungnya, pemerintah harus menghentikan korupsi supaya uang pajak rakyat bisa kembali kepada rakyat.

"Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara. Makanya kita harus mencegah semua kebocoran." 

"Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat enggak boleh dicuri karena akan kita kembalikan kepada pelayanan untuk rakyat," tuturnya.

Baca juga: Eks Menhub Ignasius Jonan Ungkap Tak Bahas Soal Whoosh dengan Prabowo, Yakin Presiden Punya Solusi

RI Siap Bayar Utang Whoosh

Selain itu, Prabowo memastikan bahwa pemerintah siap membayar kewajiban proyek untang Whoosh yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun. Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” kata Prabowo.

Prabowo menegaskan, proyek Whoosh tidak semestinya hanya dilihat dari sisi untung dan rugi, melainkan dari manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

Menurutnya, proyek tersebut, adalah bagian dari kerja sama internasional strategis yang tetap berada di bawah kendali pemerintah Indonesia.

“Jadi saya tidak, tetapi saya kira yang penting kita kuasai teknologi. Kita, we are at an edge of best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya.

Prabowo juga menegaskan, tanggung jawab penuh atas proyek tersebut kini berada di tangan dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu. Dan kita kuat,” tegasnya.

Menurut Prabowo, proyek strategis nasional seperti Whoosh berjalan tanpa membebani rakyat, seiring dengan upaya menutup kebocoran anggaran dan memberantas korupsi.

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat. Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” pungkasnya.

Baca juga: Puan Maharani Sebut DPR Bakal Bahas Polemik Whoosh dengan Pemerintah 

Dugaan Mark Up

Penyelidikan kasus Whoosh ini sebelumnya telah dikonfirmasi KPK bergulir sejak awal tahun 2025. 

Kasus ini menjadi sorotan tajam publik setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD secara terbuka mengungkap adanya dugaan penggelembungan anggaran (mark up).

Adapun dugaan mark-up yang diungkap Mahfud--yang ia sebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio--adalah perbandingan biaya pembangunan per kilometer.

Mahfud membandingkan biaya pembangunan per kilometer di Indonesia yang mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan di China yang hanya sekitar 17–18 juta dolar AS.

"Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar. Naik tiga kali lipat kan," ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Sementara itu, pihak PT KCIC selaku operator Whoosh, dalam keterangan sebelumnya pada Senin (27/10/2025), menyatakan akan menghormati semua proses hukum yang berjalan di KPK. 

(Tribunnews.com/Deni/Igman)