IKN Disebut Terancam Jadi Kota Hantu, Politisi PDIP: Kalau Rampung, Bukan Prabowo yang Untung

"Kalau kita masuk ke pemerintahan Pak Prabowo, kami ini tidak melihat Pak Prabowo punya alasan kuat untuk menyelesaikan IKN dengan cepat seperti yang sering disampaikan Pak Jokowi," kata Ferdinand.

"Kenapa demikian? Karena secara politik, IKN ini bukanlah janji politik Pak Prabowo."

Kedua, Ferdinand mengungkap, jika IKN diselesaikan pembangunannya, yang untung bukanlah Prabowo, melainkan Jokowi.

Hal itu yang akan jadi pertimbangan politik bagi Prabowo, apakah akan mempercepat penyelesaian IKN atau tidak.

"Kalau ini diselesaikan oleh Pak Prabowo, tentu yang mendapat keuntungan politik dari sini bukanlah Gerindra dan Pak Prabowo, tetapi Jokowi," tutur pria yang pernah menjadi politisi Partai Demokrat itu.

"Karena namanya yang akan kemudian dikenang orang di IKN, bukan nama Pak Prabowo."

"Maka, hal ini tentu akan menjadi pertimbangan politik bagi Prabowo untuk menahan langkahnya melaksanakan pembangunan di IKN."

Soal IKN: Banyak Target Jokowi Tak Tercapai, Jangan Terlalu Optimis Dulu

Terkait IKN yang disebut terancam menjadi kota hantu, Ferdinand Hutahaean mengaku, sebenarnya pihak PDIP tetap memiliki harapan bahwa proyek IKN dapat selesai dengan baik.

Namun, ia juga menyoroti track record alias rekam jejak sejumlah pernyataan Jokowi mengenai IKN yang ternyata tidak terealisasi.

Sehingga, ia ragu IKN dapat segera selesai dibangun.

"PDI Perjuangan dalam hal ini sebetulnya ingin proyek IKN ini selesai. Itu harapan. Ya, tentu kita punya harapan yang positif," ucap Ferdinand.

"Tetapi, kalau kita melihat fakta-fakta yang ada sekarang, bahwa yang pertama dari Pak Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, ternyata target-target yang beliau sampaikan terkait dengan IKN, semua gagal dicapai sesuai targetnya."

"Karena beberapa kali Pak Jokowi menyampaikan akan selesai, akan berkantor di sana, ASN akan dipindah dan semua itu tidak pernah tercapai dalam posisi beliau masih menjabat sebagai seorang presiden yang punya kekuasaan untuk menggerakkan instrumen pemerintahan melaksanakan apa yang menjadi perintahnya."

"Tapi ternyata kan tidak kunjung terealisasi."

Kemudian, Ferdinand Hutahaean juga menyentil pernyataan Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa yang optimis menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan, apalagi jika perekonomian Indonesia membaik.