Prabowo akan Lantik Komite Reformasi Polri, Tragedi Affan Jadi Pemicu

Ringkasan Berita:

• Prabowo lantik Komite Reformasi Polri, publik menanti langkah nyata.
• Tragedi Affan Kurniawan jadi pemicu desakan reformasi kepolisian.
• Jimly dan Yusril disebut masuk, Mahfud Md tetap dalam daftar.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan melantik Komite Reformasi Polri di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat sore (7/11/2025) pukul 16.00 WIB.

Komite Reformasi Polri dibentuk sebagai respons atas demonstrasi besar di Gedung DPR RI Jakarta yang meluas ke berbagai daerah pada 25–31 Agustus 2025, setelah Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online, tewas terlindas rantis Brimob di kawasan Pejompongan.

Informasi pelantikan dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra.

Ia menyatakan telah menerima undangan resmi, namun belum mengetahui apakah dirinya akan dilantik.

“Saya dilantik atau tidak saya belum tahu. Tapi betul, nanti jam 16.00 akan ada pelantikan Komite Reformasi Polri,” kata Yusril kepada wartawan.

Selain Yusril, nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie juga disebut masuk dalam daftar anggota. Jimly telah membenarkan bahwa dirinya akan dilantik hari ini.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa tidak ada perubahan dalam daftar sembilan nama yang telah beredar sebelumnya.

“Enggak ada, tidak ada (perubahan). Mahfud Md masih,” ujarnya singkat.

Baca juga: Dua Kerangka di Gedung ACC Kwitang Teridentifikasi, Penyebab Kematian Masih Misterius

Langkah Presiden Prabowo membentuk Komite ini tak lepas dari tekanan publik pasca demonstrasi 25–31 Agustus 2025, yang dipicu kenaikan tunjangan DPR RI dan berujung bentrokan di sejumlah kota. Komnas HAM mencatat sedikitnya 10 korban jiwa, sebagian di antaranya diduga akibat kekerasan aparat.

Tragedi Affan Kurniawan menjadi simbol desakan reformasi. Gelombang protes datang dari berbagai elemen masyarakat sipil, termasuk Muhammadiyah, BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), dan Gerakan Nurani Bangsa (GNB) yang terdiri dari tokoh lintas agama seperti Sinta Nuriyah Wahid, M. Quraish Shihab, Frans Magnis Suseno, dan Lukman Hakim Saifuddin.

GNB bertemu Presiden Prabowo pada 11 September 2025, menyampaikan tuntutan pembentukan tim independen, pembebasan pelajar yang ditahan, serta evaluasi menyeluruh terhadap Polri.

Laporan dari SETARA Institute, KontraS, dan Amnesty International turut memperkuat urgensi reformasi. Polri disebut sebagai institusi yang paling banyak diadukan terkait pelanggaran HAM, termasuk penangkapan sewenang-wenang dan dugaan penyiksaan dalam tahanan.

Komite Reformasi Polri rencananya akan beranggotakan sembilan orang. Pemerintah menyebut pembentukan telah rampung dan pelantikan hari ini menjadi langkah awal menuju reformasi institusional yang lebih transparan dan akuntabel.