Pengamat Kritik Komposisi Komite Reformasi Polri, Anggap Mahfud & Jimly Cuma Formalitas Wakili Sipil

Ringkasan Berita:

• Pengamat mengkritik komposisi Komite Reformasi Polri yang mayoritas beranggotakan unsur kepolisian dan pemerintah.
• Sementara, unsur sipil hanya diwakili dua orang yakni Mahfud MD dan Jimly Asshiddiqie.
• Menurutnya, adanya Mahfud dan Jimly hanyalah formalitas belaka agar menunjukkan anggota komite ada yang berasal dari unsur sipil.
• Padahal, komite dibentuk karena adanya desakan dari masyarakat. Maka, seharusnya mayoritas anggotanya berasal dari unsur sipil.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Bambang Rukminto, mengkritik komposisi dari anggota Komite Reformasi Polri bentukan Presiden Prabowo Subianto.

Bambang mengatakan sosok yang mengisi komite tersebut tidak mewakili harapan masyarakat. Pasalnya, mayoritas anggota berasal dari unsur kepolisian dan pemerintah.

Sementara, dari unsur sipil hanya diwakili dua orang yakni mantan Menkopolhukam Mahfud MD dan eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie.

Sedangkan dari unsur kepolisian berjumlah lima orang yang terdiri dari tiga mantan Kapolri yaitu Idham Aziz, Badrodin Haiti, serta Tito Karnavian.

Bahkan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo masuk dalam komite tersebut bersama mantan wakilnya yang kini menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan yaitu Ahmad Dofiri.

Lalu, dari unsur pemerintah ada Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, dan Wakil Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan.

Baca juga: Lemkapi Sebut 10 Tokoh di Komite Reformasi Polri Bukan Orang Sembarangan, Diyakini Beri Dampak Besar

Bambang menganggap dengan komposisi di atas, maka komite ini tak ubahnya seperti representasi dari kepolisian itu sendiri. Padahal, Polri lah yang menjadi subjek untuk dibenahi.

Dia pun menyindir bahwa dengan komposisi keanggotaan semacam ini, maka lebih baik Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dibubarkan saja karena sudah diwakili oleh Komite Reformasi Polri.

"(Komite Reformasi Polri dengan komposisi mayoritas dari unsur kepolisian) Tidak akan mewakili harapan masyarakat. Lebih pada representasi dari kepolisian sendiri yang juga menjadi bagian problem selama ini."

"Komposisi tersebut apa bedanya juga dengan Kompolnas? Cuma ganti nama perwakilan dari masyarakat yakni Prof Mahfud dan Prof Jimly. Atau sebaiknya Kompolnas yang lama dibubarkan saja," kata Bambang ketika dihubungi Tribunnews.com, Sabtu (8/11/2025).

Ia menegaskan kembali bahwa reformasi Polri itu digaungkan atas tuntutan masyarakat. Sehingga seharusnya komposisi anggota mayoritas berasal dari masyarakat.

Bambang pun turut mempertanyakan Kapolri masuk dalam anggota komite. Padahal, sambungnya, Polri di era kepemimpinannya lah yang harus direformasi.

Ia pun menyarankan Mahfud dan Jimly untuk mengundurkan diri saja. Bambang menilai keberadaan Mahfud dan Jimly sebagai representasi perwakilan sipil hanyalah formalitas.

"Kalau yang dibentuk seperti itu, Prof Mahfud dan Prof Jimly sebaiknya mengundurkan diri. Karena itu akan jadi alat legitimasi dari tim yang tidak mencerminkan harapan masyarakat," jelasnya.

Bambang menjelaskan bahwa tujuan pembentukan Komite Reformasi Polri untuk membuat formula terkait struktur di internal Korps Bhayangkara.