Isu UU Pesantren Dilebur UU Sisdiknas, Dewan Pendidikan Tinggi Ungkap Poin Penting

Ringkasan Berita:

• Hetifah Sjaifuddin menyatakan, UU Pesantren tetap berdiri sebagai undang-undang tersendiri
• Revisi RUU Sisdiknas akan memperkuat eksistensi pendidikan keagamaan dan pesantren
• Sementara Amich Alhumami mengungkap rincian substansi penting yang terkandung dalam UU Pesantren

TRIBUNNEWS.COM - Revisi terhadap Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) kembali menjadi perhatian publik.

Regulasi tersebut kini resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025, dengan target pembahasan tuntas pada tahun yang sama.

Pemerintah dan DPR RI tengah menyiapkan rancangan yang disebut-sebut akan menyatukan sejumlah undang-undang di bidang pendidikan, termasuk yang mengatur tentang guru dan dosen, pendidikan tinggi, serta lembaga keagamaan seperti pesantren. Namun demikian, tidak semua undang-undang akan dikodifikasi.

Kehadiran UU Pesantren dan revisi UU Sisdiknas di tengah transformasi pendidikan nasional menegaskan bahwa pesantren kini diakui sebagai pilar strategis pembangunan sumber daya manusia Indonesia.

Dengan 40 ribu lebih pesantren yang tersebar di seluruh nusantara dan jutaan santri yang menempuh pendidikan di dalamnya, peran pesantren tidak hanya terbatas pada transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial dan ekonomi masyarakat.

Kebijakan ini juga mencerminkan paradigma baru pemerintah: membangun sistem pendidikan nasional yang inklusif, berakar pada nilai-nilai lokal, namun tetap adaptif terhadap tantangan global.

Pesantren, dalam konteks ini, bukan lagi entitas tradisional yang terpisah, melainkan bagian aktif dari strategi mencetak generasi beriman, berilmu, dan berdaya saing global menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Hetifah Sjaifuddin, Ketua Komisi X DPR RI, UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tetap berdiri sebagai undang-undang tersendiri.

Ketentuan di dalamnya, tegas Hetifah, tidak akan dihapus ataupun dilebur ke dalam revisi UU Sisdiknas.

Hal ini disampaikannya dalam sebuah diskusi yang digelar oleh Majelis Masyayikh Republik Indonesia di Jakarta belum lama ini.

“Revisi RUU Sisdiknas akan memperkuat eksistensi pendidikan keagamaan dan pesantren dengan memberikan pengakuan lebih eksplisit terhadap jenis pendidikan tersebut dalam salah satu bab khusus, sebagai bagian integral dari sistem pendidikan nasional yang menghargai kekhasan dan kemandirian lembaga pendidikan berbasis keagamaan,” ujar Hetifah.

Pernyataan tersebut mempertegas arah kebijakan baru pemerintah dalam menempatkan pesantren sebagai bagian tak terpisahkan dari ekosistem pendidikan nasional, tanpa menghapus karakter dan otonomi khas yang telah dimiliki dunia pesantren selama ratusan tahun.

Baca juga: Pondok Pesantren Al-Hidayah Al-Mumtazah, Bangun Karakter Santri Lewat Sistem Sekolah dan Asrama

Lima Poin Kunci UU Pesantren

Dalam forum yang sama, Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Sainstek, Amich Alhumami, memaparkan secara lebih rinci tentang substansi penting yang terkandung dalam UU Pesantren.

Undang-undang ini, katanya, merupakan payung hukum yang mengakui tiga fungsi utama pesantren: sebagai lembaga pendidikan, lembaga dakwah, dan lembaga pemberdayaan masyarakat.

“Beberapa hal pentingnya mencakup isu ijazah, kurikulum, pendidik, kemandirian, dan pendanaan,” jelas Amich, yang juga menjabat Deputi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas 2023–2025.

Menurut Amich, pengakuan ijazah menjadi salah satu aspek penting. Lulusan pesantren nonformal kini dapat memperoleh ijazah yang diakui setara dengan pendidikan formal, sehingga santri memiliki kesempatan yang sama dalam melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja.

Dalam hal kurikulum, pesantren diberikan keleluasaan untuk mengembangkan sistem pembelajaran sesuai karakter khasnya.

Kurikulum berbasis kitab kuning atau dirasat Islamiyah tetap menjadi dasar, namun dengan ruang adaptasi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Untuk pendidik, pesantren menempatkan sosok kiai sebagai figur sentral — tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga teladan moral dan penjaga tradisi.

Peran kiai, menurut Amich, merupakan salah satu elemen yang membedakan pesantren dari lembaga pendidikan lainnya.

Aspek kemandirian juga menjadi ciri penting. Pesantren diharapkan mampu mengoptimalkan sumber daya yang dimilikinya, baik melalui unit usaha, pelatihan keterampilan, maupun kewirausahaan santri.

Sementara dalam hal pendanaan, pemerintah menyediakan Dana Abadi Pesantren yang merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan. Dana ini diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan operasional pesantren dan memperluas akses pembiayaan bagi pengembangan lembaga.

“Kalau tentang pendanaan, pemerintah menyediakan dan mengelola Dana Abadi Pesantren yang bersumber dan merupakan bagian dari Dana Abadi Pendidikan,” paparnya.

Kelima prinsip tersebut, lanjut Amich, menjadi fondasi strategis bagi pengembangan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045, dengan pesantren sebagai pilar utama pembentukan karakter dan etika bangsa.

Delapan Fokus Pengembangan Pesantren

Sebagai kelanjutan dari implementasi UU Pesantren, Amich menjelaskan adanya delapan fokus pengembangan pendidikan pesantren yang akan menjadi prioritas kebijakan nasional.

Pendidik dan tenaga kependidikan, dengan fokus pada peningkatan kompetensi, profesionalitas, dan pengakuan sistem kaderisasi pendidik.

Pembelajaran, diarahkan pada penguatan transmisi ilmu klasik tanpa meninggalkan orientasi masa depan, serta pembaruan kurikulum yang relevan dengan perkembangan zaman.

Rekognisi lulusan, berfokus pada peningkatan kualitas dan daya saing alumni agar mampu bersaing di dunia kerja maupun pendidikan tinggi.

Kemandirian pesantren, melalui pengembangan unit usaha, kewirausahaan, dan model santripreneur berbasis inkubator bisnis dan teaching factory.

Sarana dan prasarana, dengan memastikan pemenuhan fasilitas pendidikan yang layak dan sesuai standar mutu nasional.

Keterbukaan akses informasi, dengan mendorong pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memperluas wawasan serta meningkatkan kompetensi santri.

Penjaminan mutu dan penilaian kualitas, melalui sistem asesmen yang objektif untuk menjamin kualitas lulusan.

Tata kelola dan manajemen, berfokus pada integrasi serta pembaruan database santri dan alumni agar lebih akurat dan mudah dimanfaatkan.

Delapan bidang tersebut menggambarkan arah pembangunan pendidikan pesantren yang tidak hanya religius, tetapi juga produktif dan modern.

Lebih jauh, Amich menegaskan bahwa pesantren bukan sekadar lembaga pendidikan agama, tetapi juga institusi sosial dan kultural yang memiliki peran strategis dalam sejarah bangsa.

“Religious authority ada di pesantren. Dari sinilah peradaban bangsa ini dibangun. Lulusan pesantren akan menjadi kelas menengah terdidik yang mengubah wajah Indonesia,” ujarnya.

Ia menyebut, pesantren memiliki lima dimensi peran utama — sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan budaya — yang menjadikannya sebagai kekuatan masyarakat sipil paling berkelanjutan di Indonesia.

Dalam sejarah panjangnya, pesantren tidak hanya melahirkan ulama, tetapi juga cendekiawan, pemimpin masyarakat, hingga tokoh-tokoh publik lintas generasi.

“Dalam sejarah Indonesia modern, faktanya membuktikan bahwa pesantren telah menjadi genealogi intelektual Muslim Indonesia yang terus melahirkan cendekiawan, ulama, dan pemimpin publik lintas generasi,” tutup Amich.

(Tribunnews.com/ Chrysnha)