BGN Catat 1,8 Miliar Porsi Makanan MBG Tersalurkan, Perketat Pengawasan Agar Nihil Keracunan

Ringkasan Berita:

• Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyalurkan 1,8 miliar porsi.
• BGN meningkatkan standar keamanan pangan untuk menekan kasus keracunan.
• Penyerapan anggaran melonjak cepat, kini mencapai Rp48 triliun dengan sisa pagu Rp9 triliun.
• Pertumbuhan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi jadi indikator kebutuhan harian.
• Dana MBG langsung mengalir ke masyarakat, memperkuat gizi sekaligus ekonomi lokal.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat hingga kini distribusi pangan bergizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah mencapai skala nasional yang sangat besar.

BGN adalah lembaga pemerintah Indonesia yang dibentuk pada 15 Agustus 2024 melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. 

Lembaga ini bertugas melaksanakan pemenuhan gizi nasional, termasuk program besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Kepala BGN, Dadan Hindayana mengatakan jika hingga saat ini sudah mencapai miliaran porsi yang sudah tersalurkan.

"Sampai hari ini kita sudah memasak 1,8 miliar porsi makan,” kata Dadan dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Dadan menyebut dengan skala yang sudah besar itu, BGN terus meningkatkan standar pengawasan untuk meminimalkan potensi gangguan kesehatan atau keracunan.

“Kita sudah berusaha agar tidak ada kejadian ya, tapi masih ada kejadian, ya kita sudah usahakan makin lama makin turun. Kan kita lihat dari Januari sedikit, dan kita lihat tiba-tiba melonjak di Oktober, sekarang kita lihat mulai lagi drop, karena usaha yang telah kita lakukan sehingga laporan gangguan kesehatan sudah sedikit,” ucapnya.

Di sisi lain, BGN pun melaporkan perkembangan program sekaligus dinamika penyerapan anggaran yang terus meningkat pesat saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR.

“Kita habis memberikan laporan, kemajuan, dan penyerapan anggaran. Baru laporan penyerapan anggaran itu 43,5 persen, siangnya sudah terserap lagi Rp5 triliun, malamnya sudah 48 triliun,” tuturnya.

Meski begitu, ia mengatakan penyerapan anggaran BGN selaras dengan jumlah penerima manfaat dan jumlah SPPG yang terus bertambah. 

“Saya sudah bilang, pola penyerapan anggaran di BGN identik dengan kenaikan penerima manfaat berkorelasi positif dengan jumlah penerima manfaat dan itu mencerminkan dari jumlah SPPG,” tegasnya.

Lebih lanjut, Dadan menjelaskan bahwa keberadaan SPPG menjadi indikator paling jelas untuk menghitung kebutuhan anggaran harian. 

“Satu SPPG berdiri setiap hari, itu terserap Rp900 juta. Kalau di Papua itu miliaran,” katanya. 

Dadan menambahkan bahwa mekanisme MBG berbeda dengan program lain karena dana langsung diterima masyarakat. 

“Dan ini satu-satunya program yang dananya mengalir dari pusat ke paling bawah, program yang lain ke Pemda. Uang itu beredar langsung ke masyarakat,” jelasnya.