Produksi Beras 2025 Diproyeksikan Naik 13,5 Persen, Komisi IV DPR Bahas Dampaknya

Ringkasan Berita:

• Produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton.
• Nilai Tukar Petani pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.
• Pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Laporan Badan Pusat Statistik (BPS), produksi beras Januari–Desember 2025 diperkirakan mencapai 34,77 juta ton, meningkat 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan 2024.

Kemudian, berbagai indikator menunjukkan peningkatan signifikan pada produksi, kesejahteraan petani, stabilitas pasokan, hingga reformasi tata kelola pangan nasional.

Baca juga: Polisi Masih Temukan Pedagang Jual Beras di Atas HET

Menyikapi hal tersebut, Ketua Komisi IV DPR, Siti Hediati Soeharto, mengatakan, capaian ini merupakan hasil konsistensi kebijakan pemerintah yang sejak Oktober 2024 menetapkan swasembada pangan, khususnya beras, jagung, dan komoditas strategis sebagai prioritas nasional.

Dia juga mencermati data yang dirilis BPS bahwa pemerintah akan berhasil menghentikan impor beras sepenuhnya pada 2025, sebuah pencapaian penting mengingat pada 2023–2024 impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," katanya dikutip Jumat (14/11/2025).

DPR menilai pencapaian ini merupakan buah dari gotong royong petani serta keberpihakan kebijakan pemerintah pada sektor pangan melalui penyediaan sarana, akses teknologi, dan perbaikan manajemen produksi.

Ia menyebut, indikator kesejahteraan petani juga menunjukkan peningkatan signifikan.

Nilai Tukar Petani (NTP) pangan mencapai 124,36, melampaui target pemerintah sebesar 110.

Selain itu, Titiek Soeharto turut mengapresiasi keberhasilan pemerintah menjaga stabilitas stok pangan nasional. Ketahanan stok ini menjadi penopang utama stabilitas nasional, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dan krisis pangan global.

Wakil Ketua Komisi IV DPR, Alex Indra Lukman, menilai reformasi distribusi pupuk yang dilakukan pemerintah sebagai langkah strategis.

Simplifikasi alur distribusi disertai penurunan harga pupuk sebesar 20 persen telah menekan biaya produksi petani dan memperkuat arah pembangunan pertanian berkelanjutan.

Baca juga: Harga Beras Turun, 2 Bulan Berturut-turut Terjadi Deflasi, Dialami 23 Provinsi

"Pemerintah menunjukkan keberpihakan yang konsisten kepada petani kecil dan menengah," paparnya.

Pemerintah menetapkan HPP gabah sebesar Rp6.500/kg dengan jaminan pembelian oleh negara.

Dengan kebijakan ini, Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah serta memastikan pembayaran tepat waktu kepada petani.

Dia menilai kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar.

"Keberhasilan sektor pangan ini harus dijaga keberlanjutannya dengan memperkuat koordinasi, memperluas teknologi pertanian modern, serta meningkatkan ketahanan pangan jangka panjang," ujarnya.