Pemilu 2029 Terancam Deepfake dan Isu SARA, Mafindo: Ini Skenario Terburuk

Ringkasan Berita:

• Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) memaparkan potensi tantangan yang dapat muncul pada Pemilu 2029 mulai dari deepfake hingga isu SARA.
• Terkhusus di tengah penggunaan artificial intelligence (AI) yang semakin masif. 
• Mafindo menilai disinformasi pada Pemilu 2024 cukup banyak namun dampaknya tidak sebesar Pemilu 2014 dan 2019 yang dipenuhi isu SARA.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho memaparkan potensi tantangan yang dapat muncul pada Pemilu 2029.

Terkhusus di tengah penggunaan artificial intelligence (AI) yang semakin masif. 

Masyarakat Antifitnah Indonesia (MAFINDO) adalah organisasi masyarakat berbasis relawan yang fokus melawan hoaks, fitnah, dan disinformasi di Indonesia. 

Mereka dikenal luas lewat platform TurnBackHoax.id dan berbagai program literasi digital.

Direktur Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho
menilai disinformasi pada Pemilu 2024 memang cukup banyak, namun dampaknya tidak sebesar pada Pemilu 2014 dan 2019 yang dipenuhi isu SARA.

Septiaji mengingatkan bahwa Pemilu 2029 belum tentu bebas dari isu serupa, terlebih ketika perkembangan teknologi memunculkan risiko baru yang lebih kompleks.

Baca juga: Jelang Pemilu 2029, Bahlil Minta Revitalisasi Pengurus Golkar yang Tak Aktif

“Yang saya khawatirkan adalah ketika nanti pertemuan ada tiga titik nih. Dari pemilu, AI, SARA jadi satu. Itu adalah satu skenario yang paling buruk gitu ya tapi kita harus siap, kita harus punya sistem yang siap menghadapi itu, karena ini yang mungkin tidak dihadapi beberapa negara lain,” kata Septiaji di Kantor Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Jumat (14/11/2025).

Ia mencontohkan bagaimana negara lain saja sudah kewalahan menghadapi deepfake, sementara Indonesia berpotensi menghadapi gabungan antara deepfake dan isu SARA.

“Negara lain mereka dengan deepfake saja sudah kewalahan nih. Kita ketambahan nih deepfake dengan sara," tuturnya.

"Kalau itu jadi satu, bayangkan misalnya teman-teman di Papua, teman-teman di Ambon gitu, teman-teman di Sumatera gitu ketemu dengan isu SARA yang dibuat dengan menggunakan deep fake,” sambung Septiaji.

Untuk mengantisipasi tantangan tersebut, ia mendorong penyelenggara pemilu memperkuat kolaborasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Selain itu, diperlukan payung hukum yang mampu mengatur ekosistem digital dengan lebih seimbang.

“Kita butuh ada legislasi yang kuat supaya posisi negara dengan platform digital seimbang,” kata Septiaji.

Baca juga: Sikap Politik Projo: Sukseskan Prabowo pada Pemilu 2029 Tanpa Gibran Rakabuming Raka

Di satu sisi, Bawaslu mengakui AI akan jadi tantangan dalam pengawasan Pemilu 2029.