Munas V Kesthuri Rumuskan Penguatan Ekosistem Haji dan Umrah Nasional

Ringkasan Berita:

• Munas V Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia di Jakarta mengangkat ketua dan dewan pengawas baru.
• Munas juga berupaya menyikapi dinamika industri haji dan umrah untuk menentukan kerangka layanan yang lebih berkualitas dan terukur.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Musyawarah Nasional ke-5 (Munas V) Kesatuan Travel Haji Umrah Republik Indonesia (KESTHURI) merumuskan strategi baru dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan haji dan umrah di Tanah Air dan resmi dibuka di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ketua Umum Kesthuri, Asrul Aziz Taba mengatakan, Munas V KESTHURI mengangkat Hj. Irmawati Mochtar sebagai ketua dewan pengawas KESTHURI serta mengangkat H. Abdul Samad Hamid sebagai Ketua Umum KESTHURI.

Munas kali ini mengangkat tema “World Tourism & Networking: Power Comes from Unity” untuk memperluas kolaborasi global serta memperkuat jejaring nasional demi memperbaiki layanan perjalanan ibadah.

Munas juga berupaya menyikapi dinamika industri haji dan umrah. Tujuan utamanya adalah menghadirkan quality arrangement—kerangka layanan yang lebih berkualitas dan terukur.

“Melalui Munas ini, kita ingin melahirkan ide dan strategi baru untuk meningkatkan penyelenggaraan haji dan umrah. Semua demi kenyamanan jamaah serta kemapanan PPIU dan PIHK,” ujar Asrul.

Baca juga: Kemenag Catat Lonjakan Umrah Pascapandemi, Jemaah Pilih Saat Musim Dingin

Asrul merinci 8 poin utama yang menjadi landasan penguatan ekosistem haji dan umrah Indonesia. Poin tersebut mencakup pengembangan ekosistem kolaboratif, pembentukan jaringan strategis, peningkatan standar layanan, hingga kolaborasi lintas pemangku kepentingan.

Sebagai mitra pemerintah organisasinya mendukung implementasi regulasi terbaru, termasuk revisi atas UU No. 8 Tahun 2019.

Munas dihadiri Staf Khusus Presiden Urusan Haji, Prof. Dr. Muhadjir Effendy yang menyampaikan arahan mengenai visi Presiden Prabowo Subianto dalam membangun ekosistem haji yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Pemerintah ingin membangun ekosistem haji yang menjadi bagian dari ekosistem bisnis yang sehat,” kata Muhadjir Effendy.

Ia menekankan pentingnya memastikan bahwa dana masyarakat yang digunakan dalam penyelenggaraan haji memberikan manfaat yang kembali kepada umat.

“Supaya ada feedback. Dana yang dikeluarkan rakyat jangan sampai tidak kembali. Bahkan idealnya ada nilai tambah,” ujarnya.

Muhadjir menekankan, Presiden Prabowo memiliki perhatian khusus terhadap tata kelola haji yang bersih dan bisa dipertanggungjawabkan. “Beliau sangat ingin membangun tata kelola haji yang lebih sehat dan lebih bersih,” tambahnya.

Menurutnya, kualitas penyelenggaraan haji tidak hanya diukur dari kenyamanan jamaah, tetapi juga dari peningkatan ketakwaan dan kemabruran.

“Kita bertanggung jawab memberi pelayanan terbaik, bukan hanya kenyamanan, tetapi juga memastikan kemabruran jamaah,” tegasnya.

Melalui Munas V ini, KESTHURI terus memperkuat kolaborasi lintas sektor, memperluas pertukaran informasi, serta mendorong inovasi layanan serta mendukung implementasi program pemerintah “5 Pasti Umrah dan Haji.”

Program ini menekankan kepastian legalitas, jadwal, penerbangan, layanan, dan keberangkatan jamaah.(tribunnews/fin)