8 Parpol Nonparlemen Resmi Bentuk Sekretariat Bersama GKSR, Ini Sederet Isu yang Bakal Diperjuangkan

Ringkasan Berita:

• GKSR yang berisi 8 partai politik nonparlemen resmi dideklarasikan
• GKSR memutuskan sejumlah langkah dan konsep perjuangan dalam menyelamatkan suara rakyat. 
• GKSR memperjuangkan Parliamentary Threshold (PT) 1 persen

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat (GKSR) yang berisi 8 partai politik nonparlemen resmi dideklarasikan. 

GKSR terdiri dari delapan parpol nonparlemen yakni Partai Hanura, PPP, Perindo, Partai Buruh, Partai Ummat, PBB, PKN, dan Partai Berkarya. 

Baca juga: Respons 3 Partai Nonparlemen usai MK Hapus Presidential Threshold 20 Persen

Hadir dalam deklarasi, Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO), Sekjen Perindo Ferry Kurnia  Rizkiansyah, Waketum PPP Andi Eurya Wijaya, Sekjen PKN Sri Mulyono, Ketua umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, Ketua umum PBB Gugum Ridho Putra, Presiden Partau Buruh Said Iqbal dan Sekjen Berkarya Irmanjaya Thaher.

Selain membentuk kepengurusan Sekretariat Bersama (SEKBER), GKSR memutuskan sejumlah langkah dan konsep perjuangan dalam menyelamatkan suara rakyat. 

Baca juga: Mardiono Minta PKB Doakan PPP Agar Lolos Parliamentary Threshold

Salah satunya, yakni memperjuangkan Parliamentary Threshold (PT) 1 persen.

Deklarasi GKSR dibacakan oleh Wakil Ketua Umum Partai Hanura Ahmad Muqowam di Ballroom Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (22/11/2025).

"Kami pimpinan Parpol PPP, Perindo, Hanura, Buruh, Ummat, PBB, PKN, dan Berkarya, sepakat berjuang bersama dalam penguatan demokrasi, Pemilu dan penghormatan suara rakyat, mendekkarasijan terbentuknya GKSR," kata Muqowwam.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menambahkan, sebanyak delapan parpol, setelah beberapa kali pertemuan, bersepakat resmi mendeklarasikan komitmen dan semangat bersama bernama GKSR.

"Kami sebelumnya membentuk SEKBER GKSR yang digagas sejak pertemuan tanggal 22 Agustus 2025 di Partai Perindo, 25 September 2025 di Partai Hanura, dan 30 Oktober 2025 di Partai Bulan Bintang," ujar Said.

Said menambahkan, ada sejumlah keputusan penting dalam deklarasi ini. Pertama, deklarasi resmi ditandatangani 8 ketua umum. Untuk kepengurusan, Ketua SEKBER GKSR dijabat oleh Oesman Sapta Odang. 

Sementara posisi Sekjen dari Partai Buruh dan Bendum dari PPP.

Kedua, GKSR memutuskan sejumlah poin dan isu utama untuk diperjuangkan empat tahun ke depan.

"Intinya memperjuangkan suara rakyat yang selama ini suaranya terbuang oleh kepentingan politik yang ingin mempertahankan hegemoninya dengan syarat-syarat yang berat," sebutnya.

Dia pun merinci, isu utama yang akan diperjuangkan, pertama soal verifikasi Pemilu 2028.