Ketua Komisi II DPR: Saya Dengar Wapres Gibran Ingin Berkantor di IKN pada 2026

Ringkasan Berita:

• Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, menyebut mendengar kabar bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkeinginan mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada tahun 2026.
• Rifqi mendorong agar sebagian wakil menteri juga ikut berkantor di IKN mengikuti langkah Wapres.
• Ia mengibaratkan kepindahan ke IKN seperti lebah yang hanya akan ikut berpindah jika pemimpinnya pindah, bukan sekadar staf.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi II DPR, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, mengaku mendengar kabar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN) mulai 2026.

"Saya dengar Wakil Presiden berkeinginan tahun 2026 mulai bekerja di IKN," kata Rifqi dalam rapat kerja Komisi II DPR bersama Otorita IKN, Kemenpan RB, BKN, dan Kemendagri di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Oleh karena itu, Rifqi juga mendorong agar sebagian wakil menteri mulai berkantor di IKN pada 2026.

"Dan karena itu sebagian wakil menterinya juga harusnya ikut. Karena kan wapres ya wamen-wamen ikutlah pindah ke IKN," ujarnya. 

Rifqi beranalogi seperti lebah hanya akan berpindah apabila pemimpinnya ikut berpindah.

"Sebagaimana teori dari Ustadz Bey, lebah itu baru bisa ikut kalau bosnya lebah yang pindah. Kalau hanya memindahkan staf lebah, itu tidak akan pernah bisa maksimal kepindahan itu," ucapnya. 

"Karana itu saya disuruh pindah duluan di Komisi II agar nanti mereka ikut pindah. Tapi mereka sebelum pindah tolong ke ketua fraksi masing-masing untk berganti komisi," sambung Rifqi. 

Perkembangan terbaru Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa proyek memasuki tahap kedua (2025–2029), dengan fokus pada pembangunan kawasan legislatif-yudikatif, hingga pemindahan ASN.

IKN kini berada di fase krusial: pembangunan fisik tahap kedua, pemindahan ASN awal, dan penguatan identitas budaya. Target besar adalah menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik pada 2028, dengan infrastruktur pemerintahan inti rampung dan sistem regulasi khusus siap dijalankan.