Pantau Polemik PBNU, Cak Imin: Kita Cari Solusi untuk NU, Bukan untuk Pengurus

Ringkasan Berita:

• Cak Imin menanggapi polemik kepengurusan PBNU
• Cak Imin masih memantau permasalahan yang terjadi pada kepengurusan PBNU
• Pengurus Syuriyah PBNU resmi memberhentikan KH Yahya Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum

TRIBUNNEWS.COM, SUKABUMI - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menanggapi polemik kepengurusan PBNU. 

Cak Imin mengaku masih memantau permasalahan yang terjadi pada kepengurusan PBNU yang berujung pemecatan KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum oleh jajaran Syuriah.

Baca juga: Gejolak Kepemimpinan PBNU, Idrus Marham Usulkan Ini untuk Akhiri Konflik

"Pokoknya saya pada posisi memonitor terus perkembangan. Sebagai kader NU, saya akan terus memonitor," kata Cak Imin di Pondok Pesantren Assalam, Sukabumi, Jawa Barat, Kamis (27/11/2025).

Cak Imin mengaku hingga kini belum mengetahui permasalahan sebenarnya pada internal PBNU. 

"Sampai hari ini saya belum tahu apa yang terjadi," kata Cak Imin.

Meski begitu, Cak Imin mengatakan akan mencari solusi untuk kebaikan NU.

Solusi terbaik tersebut, menurut Cak Imin, tidak untuk para pengurus NU, namun untuk warga Nahdliyin. 

"Yang sesungguhnya, kita berharap kita akan cari solusi yang paling baik untuk NU, bukan untuk pengurus NU. Yang kita inginkan adalah kebaikan untuk NU, bukan kebaikan untuk segelintir orang NU," pungkasnya.

Sebelumnya, Pengurus Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) resmi memberhentikan KH Yahya Staquf atau Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum.

Pemberhentian tersebut disampaikan melalui Surat Edaran Nomor: 4785/PB.02/A.II.10.01/99/11/2025 tentang tindak lanjut Keputusan Rapat Harian Syuriah PBNU. 

Surat bertanggal 25 November 2025 tersebut ditandatangi oleh Wakil Rais Aam PBNU KH. Afifuddin Muhajir dan Katib Aam PBNU KH. Ahmad Tajul Mafatikhir. 

"Bahwa berdasarkan butir 3 di atas, maka KH. Yahya Cholil Staquf tidak lagi memiliki wewenang dan hak untuk menggunakan atribut, fasilitas dan/atau hal-hal yang melekat kepada jabatan Ketua Umum PBNU maupun bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Nahdlatul Ulama terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB," tulis surat tersebut. 

Dalam surat tersebut PBNU akan segera menggelar Rapat Pleno untuk menentukan pimpinan dari PBNU. 

"Untuk selanjutnya, selama kekosongan jabatan Ketua Umum PBNU sebagaimana dimaksud, maka kepemimpinan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sepenuhnya berada di tangan Rais Aam selaku Pimpinan Tertinggi Nahdlatul Ulama," tambah keterangan surat tersebut.