Profil PT Agincourt Resources Diperiksa KLH Imbas Banjir Sumatra, Perusahaan Janji Kooperatif

Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan mulai 6 Desember 2025 seluruh perusahaan di hulu DAS Batang Toru wajib menghentikan operasional dan menjalani audit lingkungan.

Ia menekankan, perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan usaha di kawasan itu, terutama curah hujan ekstrem yang sempat mencapai lebih dari 300 mm per hari.

Hanif juga menyatakan, pemerintah akan mencabut seluruh persetujuan lingkungan bagi perusahaan yang diduga memperparah banjir dan longsor.

“Mulai dari sisi korporasi tentu kami mulai hari ini akan menarik kembali semua persetujuan lingkungan, dari dokumen lingkungan yang ada di daerah-daerah bencana,” katanya di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Selain pencabutan izin, KLH akan memanggil perusahaan-perusahaan yang diduga memperparah banjir.

Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga memasang segel papan pengawasan dan garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di lokasi operasi masing-masing perusahaan.

Perusahaan Beri Pernyataan, Bakal Kooperatif

Terkait pemeriksaan KLH terhadap perusahaan, Senior Manager Corporate Communications PTAR, Katarina Siburian Hardono, menyatakan pihaknya memastikan bakal kooperatif selama proses verifikasi data.

Perusahaan akan menyiapkan segala dokumen dan informasi relevan yang diminta pemerintah.

“Kami juga telah menerima panggilan Gakkum KLH untuk verifikasi data dan informasi, dan kami akan memenuhinya,” kata Katarina dalam keterangannya, Senin.

Terkait penghentian operasional sementara, Katarina menyatakan, korporasi telah menyetop aktivitas tambang sejak 6 Desember 2025 atau sebelum Menteri LH Hanif Faisol Nurofiq mengumumkan penghentian operasional sejumlah perusahaan di kawasan DAS Batang Toru.

Penghentian tersebut, diklaim untuk mengalihkan fokus korporasi pada upaya tanggap bencana di wilayah terdampak.

Saat ini, dikatakan Katarina, fokus perusahaan masih pada upaya tanggap darurat di wilayah terdampak di Tapanuli Selatan.

“Sejak 6 Desember 2025 kami sudah menghentikan aktivitas produksi,” ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Danang Triatmojo)