Overcharging dan Perdagangan Orang Mengintai PMI, Kemenko PM Siapkan Revisi Perpres  

Kegiatan ini diselenggarakan bekerja sama dengan International Organization for Migration (IOM). Kepala Misi IOM untuk Indonesia, Jeffrey Labovitz, menegaskan pentingnya penerapan etika rekrutmen global dalam tata kelola migrasi tenaga kerja.

“IOM mendukung penuh inisiatif Pemerintah Indonesia, melalui koordinasi Kemenko PM, untuk memperkuat tata kelola migrasi yang adil, etis, dan berbasis hak asasi manusia,” ujar Labovitz.

Ia menambahkan bahwa penguatan mekanisme perlindungan di negara tujuan serta perluasan akses terhadap penempatan prosedural menjadi prioritas utama.

“Memastikan setiap calon PMI ditempatkan melalui jalur yang aman, tanpa dibebani biaya ilegal, dan memiliki akses bantuan hukum yang optimal adalah kunci dalam memerangi TPPO dan mewujudkan migrasi yang bermartabat,” katanya.

Leon berharap, hasil lokakarya ini dapat menjadi fondasi perancangan Peraturan Presiden baru yang berkelanjutan untuk periode 2025 dan seterusnya, sekaligus tetap selaras dengan lima tujuan strategis dalam Perpres sebelumnya.

“Kami berharap para peserta dapat memberikan masukan konkret untuk penyusunan Rencana Aksi penguatan tata kelola dan pelindungan PMI ke depan,” tutup Leon.

KEPSYEN: PERLINDUNGAN PMI - Deputi Kemenko PM Leontinus Alpha Edison saat membuka Lokakarya Konsultasi pembaruan Perpres PMI yang melibatkan P3MI dan BLK/LPK di Jakarta, Senin (15/12/2025).

KREDIT: HO/KEMENKO PM