Bukan Luhut, Siapa Joseph Oetomo Pemilik Toba Pulp Lestari? Perusahaan Diperiksa soal Banjir Sumatra

Di pengumuman PT Toba Pulp Lestari kepada BEI, tertulis Jospeh merupakan warga negara Singapura.

Sekilas tentang PT Toba Pulp Lestari

PT Toba Pulp Lestari adalah perusahaan yang bergerak di industri pulp dan kertas, khususnya bubur kertas berbahan dasar kayu eukaliptus.

Perusahaan ini didirikan Sukanto Tanoto pada 26 April 1983.

Per hari ini, PT Toba Pulp Lestari mengantongi izin pengelolaan 167.912 hektar Hutan Tanaman Industri (HTI) di Sumatra Utara, yang meliputi beberapa wilayah, dengan rincian sebagai berikut:

• Aek Nauli 20.360 hektar
• Habinsaran 26.765 hektar
• Tapanuli Selatan 28.340 hektar
• Aek Raja 45.562 hektar
• Tele 46.885 hektar

Di jajaran Direksi, ada lima orang yang menduduki jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur, yaitu:

• Direktur Utama: Sandeep Bhalla
• Direktur: Jandres Halomoan Silalahi
• Direktur: Anwar Lawden
• Direktur: Niroshan Ramesh Silva
• Direktur: Monang Simatupang

Sementara, Dewan Komisaris diisi oleh:

• Komisaris Utama: Ignatius Ari Djoko Purnomo
• Komisaris Independen: Elisa Ganda Togu Manurung
• Komisaris Independen: Thomson Siagian
• Komisaris Independen: Joni Supriyanto

Indikasi Pelanggaran

Menurut pemeriksaan tahap awal yang dilakukan KLH, ada beberapa indikasi pelanggaran serius yang dilakukan delapan perusahaan besar di Sumatra Utara, terkait pemanfaatan ruang dan tata kelola lingkungan.

Indikasi pelanggaran yang berdampak langsung pada pencemaran dan sedimentasi di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru dan Garoga, di antaranya adalah:

aktivitas pembukaan lahan melampaui batas izin yang diberikan
gagalnya perusahaan menjaga areal konsensi
lemahnya pengelolaan serta pemantauan dampak lingkungan
delapan korporasi ini juga dinilai lalai mengendalikan erosi dan air larian

Mengenai hal itu, Wakil Menteri Lingkungan Hidup (Wamen LH), Diaz Hendropriyono, mengungkapkan pihaknya telah menyegel dan memasang papan pengawasan, serta garis Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di beberapa korporasi di sekitar DAS Batang Toru.

"Untuk yang ada di sekitar DAS Batang Toru, Sumut, semua sudah dimintai keterangan. Beberapa sudah disegel juga dan dipasang papan Pengawasan oleh Gakkum dan PPLH Line," kata Diaz kepada Tribunnews.com, Selasa (16/12/2025).

Langkah selanjutnya, KLH akan mengawasi dan memantau perusahaan-perusahaan ini dengan menerjunkan para ahli ke lapangan. 

"Untuk selanjutnya akan dilakukan pengawasan dan pemantauan ke perusahaan-perusahaan tersebut dengan melibatkan para ahli ke lapangan," tukas Diaz.

Sebelumnya, sejumlah perusahaan besar telah memberikan pernyataan terkait banjir Sumatra yang diduga kuat terjadi akibat adanya indikasi pelanggaran.

PT Agincourt Resources melalui pernyataan tertulis dari Batang Toru, Tapanuli Selatan, Senin (1/12/2025), menyatakan area Tambang Martabe berada di luar titik banjir bandang dan menyatakan operasional dihentikan sementara demi membantu evakuasi serta penyaluran bantuan bagi warga terdampak.