Dampak Bencana Sumatra, Jumlah Rumah Rusak Capai 147.236 Unit, Terbanyak di Aceh

Ringkasan Berita:

• Lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat mengalami kerusakan hingga Rabu (17/12/2025) sore.
• Dari total rumah rusak 147.236 unit, jumlah terbanyak berada di Aceh. 
• Bangunan rumah rusak milik warga Sumatra ini, dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. 

TRIBUNNEWS.COM - Bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra, tak hanya menelan korban jiwa, namun ratusan ribu bangunan rumah juga rusak. 

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Rabu (17/12/2025) pukul 17.44 WIB, sebanyak 1.059 jiwa meninggal, 192 orang hilang, dan 7 ribu warga terluka. 

Selain itu, lebih dari 147.000 rumah warga di Provinsi Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), mengalami kerusakan.

Dari total rumah rusak 147.236 unit, jumlah hunian rusak terbanyak berada di Aceh. 

Jumlah bangunan rumah rusak di Aceh sebanyak 106.060 unit, lalu 28.725 unit di Sumatra Utara, dan 12.451 rumah rusak di Sumatra Barat. 

Kerusakan bangunan rumah warga tersebut, dalam kategori rusak ringan, rusak sedang, dan rusak berat. 

Selain rumah pribadi, infrastruktur fasilitas umum juga rusak di sejumlah lokasi terdampak banjir di Sumatra. 

Sebanyak 1.600 fasilitas umum rusak. Pun fasilitas kesehatan (Faskes) di Sumatra yang rusak sebanyak 219 unit. Kemudian, 967 fasilitas pendidikan rusak.

Rumah ibadah dan gedung kantor pun tak luput dari amukan banjir dan tanah longsor Sumatra. Total, ada 434 rumah ibadah rusak, 290 gedung/kantor rusak, dan 145 jembatan rusak. 

Dari ketiga provinsi yang dilanda bencana, Aceh mengalami kerusakan cukup banyak. 

Baca juga: Update Banjir di Sumatera, Korban Bertambah, Dunia Usaha Turun Tangan Salurkan Bantuan

Data Rumah Rusak Akibat Banjir dan Longsor Aceh, Sumut, dan Sumbar

Total rumah rusak di tiga provinsi: 147.236 unit
Rusak berat: 44.051 unit
Rusak sedang: 29.809 unit
Rusak ringan: 73.376 unit

Provinsi Aceh

Total rumah rusak: 106.060 unit

Rincian:

• Rusak Berat: 36.330 unit
• Rusak Sedang: 22.951 unit
• Rusak Ringan: 46.779 unit

Provinsi Sumatra Utara

Total rumah rusak: 28.725 unit

Rincian:

• Rusak Berat: 5.162 unit
• Rusak Sedang: 3.899 unit
• Rusak Ringan: 19.664 unit

Provinsi Sumatra Barat

Total rumah rusak: 12.451 unit

Rincian:

• Rusak Berat: 2.559 unit
• Rusak Sedang: 2.959 unit
• Rusak Ringan: 6.933 unit

Pemerintah Bakal Bangun Ribuan Hunian Tetap

Pemerintah bakal membangun hunian tetap bagi korban bencana banjir dan tanah longsor di tiga provinsi terdampak bencana, Aceh, Sumbar, dan Sumut.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait atau Ara, memastikan sebanyak 2.603 hunian tetap akan dibangun bulan ini. 

"Per hari ini, sudah ada kesiapan untuk membangun rumah bagi saudara-saudara kita ya, di Sumatra Barat, Sumatra Utara, dan Aceh sebesar 2.603 unit," katanya di Kantor Kemenko PMK, Jakarta Pusat, Rabu (17/12/2025). 

Ara pun meminta kementerian/instansi terkait agar mendukung upaya penanganan bencana di Tanah Air tersebut. Termasuk aturan mengenai lahan pembangunan hunian tetap agar bisa terkonsolidasi cepat. 

Menurut pria kelahiran Medan, 23 Desember 1969 itu, usulan pembangunan hunian tetap juga telah disampaikan ke Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno.

"Jadi, Mohon doanya, kita mulai bulan ini untuk membangun hunian tetap bagi saudara kita yang terkena bencana," ungkapnya.

Baca juga: Update Jumlah Korban Bencana di Sumatra: 1.059 Tewas, 192 Jiwa Masih Hilang

Lebih lanjut, Ara menjelaskan tiga kriteria lokasi untuk hunian tetap yang akan dibangun untuk korban bencana di Sumatra. 

Pertama, terkait aspek hukum.

Kedua, klir dari teknikal.

"Artinya jangan sampai memindahkan atau relokasi rakyat yang kena bencana ke tempat yang tidak aman," imbuh Ara.

Ketiga, menurut Ara, lokasi perumahan bukan hanya sekadar dibangun semata. 

"Karena kita mengerti filosofis perumahan, rumah itu bukan hanya gedungnya dibangun tapi kehidupannya berpindah, jadi memikirkan lokasi tempat anak bersekolah, memikirkan tempat bekerja orang tuanya, ekosistem harus jadi pertimbangan," jelasnya.

Menteri PKP menegaskan, dana yang digunakan untuk membangun hunian tetap bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Uangnya non-APBN 2.603 (unit). Dari Yayasan Buddha Tzu Chi 2.500, dari saya pribadi 103," ungkapnya.

(Tribunnews.com/Suci Bangun DS, Gilang)