Jimly Asshiddiqie usai Bertemu Rocky Gerung: Cara Berpikirnya Out of the Box

"Mari menata kembali reformasi Polri dengan fokus yang tepat adalah imperatif bagi masa depan demokrasi Indonesia. Ketika kepolisian bertransformasi menjadi institusi yang benar-benar merakyat dan demokrasi, seluruh bangunan demokrasi kita akan lebih kokoh," tuturnya.

Terutama mengubah budaya hierarkis-militeristik menjadi lebih berorientasi pada pelayanan publik, dengan penekanan pada nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap HAM. 

"Budaya militeristik adalah akar dari berbagai masalah Polri. Tanpa transformasi budaya, reformasi struktural atau pergantian kepemimpinan tidak akan menghasilkan perubahan substantif. Jadi, reformasi budaya ini seharusnya menjadi fokus kajian Komite Reformasi Polri saat ini sehingga ujungnya bisa menciptakan kepolisian sipil yang demokratis," imbuh Hargens

Dalam transformasi budaya Polri, kata Hargens, ada sejumlah area kunci, seperti pendidikan dan pelatihan yang menekankan HAM, etika dan community policing.

Ia juga mendorong berbasis kompetensi, teknologi modern, dan standar internasional untuk meningkatkan profesionalisme dan kapasitas anggota kepolisian di semua tingkatan.

"Area kunci lain yang perlu diperhatikan dalam transformasi budaya Polri adalah akuntabilitas, kultur dialog terbuka dan responsif terhadap kritik konstruktif, rekrutmen dan seleksi berbasis integritas dan kapasitas, penerapan sistem reward dan punishment serta kepemimpinan yang menjadi role model nilai-nilai kepolisian demokratis," jelas Hargens.

Namun, Hargens khawatir adanya upaya politisasi reformasi Polri yang justru bisa melemahkan eksistensi Polri serta bisa mengaburkan atau bahkan menghambat transformasi Polri ke arah yang lebih baik. 

"Ketika reformasi Polri menjadi arena pertarungan politik sebenarnya yang kalah adalah rakyat karena Polri tidak akan berkembang menjadi institusi profesional yang stabil dan dapat diandalkan," tutur  Hargens.

Hargens membeberkan indikator-indikator politisasi reformasi Polri yang mulai terlihat di publik seperti reformasi justru fokus pada pergantian pimpinan Polri, bukan perbaikan sistem dan reposisi personel berdasarkan kedekatan politik. 

Indikator lain, kata Hargens, adalah wacana reformasi muncul menjelang atau setelah pergantian rezim, agenda reformasi berubah sesuai kepentingan politik sesaat dan penggunaan isu reformasi untuk melegitimasi intervensi politik ke institusi Polri.

"Dampak negatif politisasi reformasi Polri ini sangat dahsyat karena reformasi kehilangan arah dan konsistensi jangka panjang; melemahkan independensi dan profesionalisme Porli; menciptakan ketidakpastian dan demoralisasi internal, mengalihkan perhatian dari institusi substantif; serta memperdalam politisasi Polri yang justru ingin direformasi," pungkasnya.

Sebagai informasi, reformasi Polri saat ini sedang menjadi agenda besar yang melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, dan internal kepolisian.

Fokus utamanya adalah mewujudkan Polri yang lebih profesional, akuntabel, dan demokratis.

Keseriusan pemerintahan Prabowo dalam melakukan reformasi Polri dibuktikan dengan Komite Reformasi Polri.

Reformasi Polri bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga investasi fundamental bagi kelangsungan demokrasi.

(Tribunnews.com/Deni/Hasanudin)