Pasca OTT Ade Kuswara Kunang, Wabup Bekasi Asep Surya Atmaja: Pemerintahan Masih Berjalan Normal

Ringkasan Berita:

• Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja memastikan Pemerintahan berjalan normal dan lancar pada (19/12/2025) pasca OTT KPK sehari sebelumnya
• KPK melakukan OTT terhadap sejumlah orang di Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 18 Desember 2025
• Salah seorang yang diduga kuat terjaring OTT KPK yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

TRIBUNNEWS.COM – Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap sejumlah orang di Pemerintahan Kabupaten Bekasi pada Kamis (18/12/2025) malam.

Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa pihaknya melakukan operasi senyap di lingkungan Pemkab Bekasi.

"Benar, sedang ada kegiatan penyelidikan tertutup di lapangan. Masih ber-progress," kata Budi saat dimintai konfirmasi oleh awak media.

Kuat dugaan bahwa salah seorang yang terjaring OTT KPK tersebut yakni Bupati Bekasi Ade Kuswara Kunang.

OTT KPK sendiri merupakan metode penindakan di mana KPK menangkap pelaku tindak pidana korupsi secara langsung pada saat aksi sedang berlangsung, misalnya saat menerima atau menyerahkan uang suap.

Tujuannya adalah untuk menangkap pelaku saat sedang melakukan tindak pidana (tertangkap tangan) dan mengamankan bukti-bukti yang kuat.

Baca juga: BREAKING NEWS KPK OTT di Bekasi, 10 Orang Tertangkap, Ruang Kerja Bupati Ade Kuswara Kunang Disegel

Pemerintahan Berjalan Normal

Pasca OTT yang dilakukan oleh KPK, Wakil Bupati Bekasi Asep Surya Atmaja belum mau banyak berkomentar

"Jadi karena beritanya baru rilis jadi saya belum bilang apa-apa. Mudah-mudahan baik-baik saja, jadi karena bertanya belum ada, masih simpang siur," kata Asep usai, dikutip dari Wartakotalive.com, Jumat (19/12/2025).

Meski begitu, ia pun memastikan bahwa pemerintahan masih tetap berjalan normal dan lancar.

"Yang pasti hari ini Bekasi tetap seperti biasa pemerintahan berjalan dengan lancar," jelasnya.

Penyegelan 7 Ruangan

Selain Operasi Tangkap Tangan, KPK juga melakukan penyegelan terhadap tujuh ruang di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi, Jawa Barat pada Kamis (18/12/2025) malam.

Penyidik KPK kemudian merinci bahwa tujuh ruang itu adalah

(1) ruang kerja Bupati Bekasi;

(2) ruang kerja Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga;

(3) ruang kerja Sekretaris Kepala Dinas Pemuda, Budaya, dan Olahraga;