Seskab Tegaskan Penanganan Bencana Sumatera Dilakukan dengan Pendekatan Nasional

Ringkasan berita

• Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak insan pers berkolaborasi menyebarkan energi positif terkait penanganan bencana di Sumatera guna menjaga optimisme masyarakat terdampak.
• Ia menegaskan, sejak bencana banjir dan longsor pada 26 November 2025, pemerintah pusat dan daerah langsung melakukan penanganan berskala nasional di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
• Pemerintah mengerahkan puluhan ribu personel, anggaran hingga Rp60 triliun, serta armada dan alat berat, sembari tetap membuka ruang kritik yang disampaikan secara bijak demi percepatan pemulihan.
   

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengajak insan pers untuk berkolaborasi dengan pemerintah dalam menyebarkan energi positif terkait penanganan bencana di wilayah Sumatera. 

Menurutnya, pemberitaan yang konstruktif berperan penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus menjaga optimisme masyarakat terdampak.

Teddy menilai media memiliki peran strategis dalam membangun semangat kebersamaan.

“Kita butuh kerja sama, kekompakan, dan energi positif. Kalau niatnya membantu, mari sama-sama menghibur warga, menumbuhkan optimisme, dan menghadirkan senyum. Kita saling bantu, saling jaga, dan saling dukung,” ujarnya dalam keterangan tertulis dikutip, Minggu (22/12/2025).

Ia menegaskan, sejak hari pertama bencana banjir bandang dan longsor yang terjadi pada 26 November 2025, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah langsung bergerak melakukan penanganan berskala nasional.

Upaya tersebut difokuskan di tiga provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Mobilisasi besar-besaran pun dilakukan dengan melibatkan lebih dari 50 ribu personel gabungan dari TNI, Polri, Basarnas, BNPB, serta para relawan.

Tepis Anggapan Pemerintah Lambat

Teddy menepis anggapan bahwa pemerintah lambat merespons situasi darurat tersebut.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka turut turun langsung ke lapangan untuk memastikan penanganan berjalan optimal.

Presiden tercatat telah tiga kali mengunjungi Aceh dengan menyambangi enam kabupaten, dua kali ke Sumatera Utara, serta dua kali ke Sumatera Barat. Sementara itu, Wakil Presiden Gibran telah dua kali meninjau lokasi terdampak.

Di tengah proses penanganan, pemerintah juga merespons berbagai kritik dan masukan. Salah satunya dengan membangun jembatan darurat yang berhasil diselesaikan dalam waktu sekitar satu pekan.

Presiden bahkan memimpin rapat koordinasi di Banda Aceh yang dihadiri hampir 15 menteri serta jajaran terkait.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga meninjau wilayah yang sebelumnya terisolasi, seperti Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Aceh Tengah.

Terkait polemik penetapan status bencana nasional, Teddy menegaskan bahwa sejak awal penanganan sudah dilakukan dengan pendekatan nasional, meski status tersebut belum ditetapkan secara formal.

Ia juga membantah anggapan bahwa anggaran pusat tidak bisa digunakan tanpa penetapan status bencana nasional.