Bantuan 30 Ton Beras dari UEA Disalurkan via Muhammadiyah, Prabowo Tak Mau Ada Hambatan Birokrasi

Ringkasan Berita:

• Di tengah sikap pemerintah menolak bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatra, muncul polemik bantuan dari UEA yang sempat dikembalikan oleh Wali Kota Medan Rico Waas.
• Namun, bantuan dari UEA tersebut akhirnya disalurkan kepada para penyintas melalui Muhammadiyah Medical Center.
• Menurut Staf Khusus KSP Timothy Ivan Triyono, penyaluran bantuan via Muhammadiyah sejalan dengan pesan Presiden RI Prabowo Subianto yang tidak ingin penyaluran bantuan terhambat birokrasi.

TRIBUNNEWS.COM - Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP), Timothy Ivan Triyono, menyebut Presiden RI Prabowo Subianto tidak ingin penyaluran bantuan untuk korban banjir bandang dan tanah longsor di Sumatra terhambat birokrasi.

Hal tersebut disampaikan Timothy saat menjelaskan mengapa bantuan asing dari Uni Emirat Arab (UEA) akhirnya disalurkan kepada para penyintas melalui Muhammadiyah.

Di tengah sikap pemerintah yang menolak bantuan asing dalam penanganan bencana di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, muncul polemik bantuan dari UEA yang sempat dikembalikan oleh Wali Kota Medan Rico Waas.

Namun, bantuan itu akhirnya terkonfirmasi berasal dari organisasi non-pemerintah (non-governmental organization/NGO) dari UEA, bukan dari pemerintah negara tersebut.

Sehingga, bantuan berupa 30 ton beras dan 300 paket sembako, peralatan bayi serta perlengkapan ibadah salat tersebut diserahkan ke Muhammadiyah Medical Center untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak bencana.

Timothy pun menilai, penyaluran lewat Muhammadiyah tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah dengan berbagai organisasi masyarakat dalam menyalurkan bantuan.

"Begini ya, penyaluran bantuan itu banyak macamnya dan bentuk kolaborasi pemerintah itu banyak jenisnya," kata Timothy saat menjadi narasumber dalam program Sapa Indonesia Pagi yang diunggah di kanal YouTube KompasTV, Senin (22/12/2025).

"Misalkan bantuan itu diberikan kepada Muhammadiyah, tetapi ketika hendak menyalurkan itu pasti kan organisasi Muhammadiyah membutuhkan data dari pemerintah."

"Mana nih daerah-daerah atau warga yang membutuhkan bantuan."

"Itu salah satu bentuk kolaborasi yang paling minim ya."

Timothy menyebut, pemerintah juga berkolaborasi dengan aparat TNI/Polri maupun Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) atau lembagai lain dalam menyalurkan bantuan kepada masyarakat terdampak bencana.

Baca juga: Ambisi Tanam Sawit dan Tebu di Papua Kala Bencana Landa Sumatra, WALHI: Prabowo Tak Punya Hati

"Lalu, tentu juga untuk penyalurannya butuh pengawalan dari aparat TNI/Polri ya. Ini salah satu bentuk kolaborasi juga," tutur Timothy.

"Lalu juga untuk mendistribusikan ke daerah yang trisolir pasti butuh bantuan dari PNPB untuk menggunakan helikopter."

"Jadi, bentuk kolaborasi ini banyak dan salah satunya adalah dengan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan juga Kementerian/Lembaga (K/L)."

"Jadi, tidak melulu harus diterima oleh posko daerah karena balik lagi itu ada mekanismenya."