Seskab Teddy Jawab Anggapan Pemerintah Lambat Tangani Bencana Sumatera, Pakar Beri Catatan

Ringkasan Berita:

• Ribuan korban jiwa dan pengungsi, publik menilai pemerintah lambat tangani bencana Sumatera.
• Seskab Teddy klaim pemerintah bergerak cepat sejak hari pertama banjir dan longsor.
• Pakar publik sebut momentum ini ujian transparansi, kritik kebijakan makin deras menghantam.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA — Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya menanggapi anggapan publik yang menyebut pemerintah lambat menangani bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Teddy menegaskan pemerintah telah bergerak sejak hari pertama bencana terjadi.

Dalam konferensi pers tanggap bencana di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (19/12/2025), Teddy menjelaskan hujan deras mengguyur wilayah Aceh, Sumut, dan Sumbar pada 24–26 November 2025. Banjir mulai terjadi pada 25 dan 26 November 2025. 

Menurutnya, pemerintah langsung turun ke lokasi bencana, termasuk Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto yang terbang dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur.

"Jadi itu semuanya sejak hari pertama, saya pastikan sudah berjuang keras, secepat mungkin di sana," kata Teddy.

Menangapi itu, Pakar Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, menilai pernyataan Seskab Teddy menjadi bagian dari upaya pemerintah menjawab keresahan publik. 

"Ya menjawab keresahan publik, paling tidak menjawab dinamika yang terjadi di persepsi publik, karena bencana ini jadi menimbulkan persepsi publik,” ujar Trubus kepada wartawan, Selasa (23/12/2025).

Menurut Trubus, momentum ini dapat digunakan pemerintah untuk menjelaskan progres penanganan bencana di Sumatera yang dianggap sebagian pihak tidak optimal. 

"Menurut saya ada kesempatan luar biasa bagi pemerintah dalam menjelaskan penanganan bencana Sumatera yang seolah-olah (disebut) tidak optimal,” katanya.

Ia menambahkan, pemerintah memang terus bergerak dalam penanganan bencana, namun wilayah terdampak sangat luas. 

Trubus membandingkan dengan kondisi Tsunami Aceh 2004, ketika pemerintah menetapkan status bencana nasional karena keterbatasan kelembagaan dan anggaran. 

"Misalnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) belum terbentuk, kemudian anggaran APBD juga belum ada mengenai status tanggap darurat, sehingga pilihannya cuma menetapkan bencana nasional,” jelasnya.

Trubus menekankan pentingnya kemandirian pemerintah daerah dalam penanganan bencana. Menurutnya, kondisi di Sumatera menunjukkan lemahnya kesiapan daerah, baik saat kejadian maupun pascabencana.

“Harusnya pada pra itu kan ada sosialisasi, pendidikan dan lain-lain, contoh di Yogyakarta, ketika gunung meletus itu warganya tidak teriak-teriak karena sudah tahu mau ke mana. Atau Lumajang saat Gunung Semeru meletus,” ujarnya.

Baca juga: Menteri Agama Nilai Konflik PBNU Bukan Krisis: “Pagi Berkelahi, Malam Pengantin Baru Lagi”

Korban dan Pengungsi Melonjak

Banjir dan longsor sejak akhir November 2025 melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.

Kritik publik muncul terkait kecepatan pemerintah merespons, sementara BNPB menegaskan bantuan darurat telah disalurkan dan koordinasi dengan daerah terus berjalan.