Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Potensi Politik Uang Justru Lebih Brutal

Ringkasan Berita:

• Said Iqbal mengingatkan bahwa Pilkada langsung adalah hasil perjuangan panjang mahasiswa dan buruh pada masa Reformasi, sehingga jika wacana ini diterapkan, demokrasi Indonesia akan mengalami kemunduran. 
• Untuk menekan biaya politik Pilkada langsung, Partai Buruh mengusulkan aturan baru dalam undang-undang pemilu, yakni transparansi penuh hasil suara di TPS dengan membagikan daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi kepada seluruh partai politik.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan kalau pihaknya menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). 

Partai Buruh menilai kalau Pilkada harus dipilih langsung oleh rakyat karena merupakan cerminan kehendak rakyat dan amanat Reformasi. 

"Pemilihan langsung mencerminkan kedaulatan rakyat. Rakyat bisa melihat track record calon kepala daerah sebelum menentukan pilihan," kata Said Iqbal dalam keterangan resminya, Minggu (4/1/2026).

Alih-alih untuk menekan biaya politik, Said Iqbal justru beranggapan jika Pilkada melalui DPRD berpotensi akan menimbulkan politik transaksional yang semakin besar. 

Kata dia, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi di antara elite partai yang berkuasa di DPRD tiap provinsi, kabupaten atau kota.

"Kalau dipilih lewat DPRD, potensi money politics akan terjadi secara lebih brutal karena ongkosnya jauh lebih murah karena cukup dengan segelintir anggota DPRD, dugaan permainan uang sangat mungkin terjadi," kata Iqbal.

Lebih jauh, dia juga mengingatkan bahwa Pilkada langsung melalui rakyat merupakan hasil perjuangan panjang reformasi. 

Menurutnya, apabila wacana Pilkada melalui DPRD itu terwujud, maka proses demokrasi di Indonesia sudah pasti mengalami kemunduran.

"Ada darah, mahasiswa, dan buruh yang tertumpah demi memastikan presiden dan kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat," ucap Said Iqbal.

*Kenapa kita harus mundur ke sistem yang pernah gagal? Reformasi belum lama kita jalani," tegasnya.

Guna menekan biaya politik yang besar dari Pilkada secara langsung, Partai Buruh kata Said Iqbal mengusulkan pengaturan baru dalam undang-undang pemilu, khususnya terkait transparansi hasil suara.

Partai Buruh mengusulkan agar setelah penghitungan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), seluruh daftar suara, tabulasi, dan rekapitulasi disampaikan kepada seluruh partai politik peserta pemilu. 

Dengan demikian, setiap partai dapat saling mengetahui hasil suara secara terbuka dan menutup celah terjadinya money politic guna memanipulasi hasil suara.

"Kalau semua partai tahu hasil suara masing-masing, ruang manipulasi bisa ditekan," tandas dia.