TAG
politik uang
Berita
Foto (37)
-
Golkar: Pilkada Melalui DPRD Bisa Kurangi Politik Uang dan Polarisasi
Menurut Idrus, sistem pemilihan kepala daerah tidak boleh dibaca semata sebagai persoalan teknis elektoral.
-
Politik Uang Disebut Tetap Terjadi Meski Pilkada Lewat DPRD
Pilkada lewat DPRD dinilai tak menjamin bebas politik uang. Pengamat khawatir mahar partai dan dominasi elite justru makin mahal dan jauhkan rakyat
-
Tolak Wacana Pilkada Melalui DPRD, Partai Buruh: Potensi Politik Uang Justru Lebih Brutal
Partai Buruh menolak wacana pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
-
Politik Uang dan Keadilan Redistributif
Politik uang bukan redistribusi keadilan, melainkan jebakan pemiskinan struktural yang merusak demokrasi dan masa depan rakyat.
-
Wali Kota Seoul Oh Se-hoon Didakwa, Dituding Main Politik Uang saat Maju Capres
Wali Kota Seoul Oh Se-hoon didakwa kasus politik uang, dakwaan ini bisa mengancam ambisinya maju capres. Proses hukum jadi sorotan publik.
-
Politik Uang: Rasionalitas Ekonomi yang Menyandera Demokrasi
Simulasi debat Bawaslu DKI Jakarta soroti politik uang, dari kalkulasi rasional hingga ancaman state capture.
-
Bawaslu Endus Modus Politik Uang via Relawan dan Doorprize Jelang Pemilu 2029
Bawaslu endus modus politik uang jelang Pemilu 2029: relawan bayangan dan doorprize fantastis jadi ancaman demokrasi.
-
Legislator NasDem Minta Masyarakat Tak Terbuai Politik Uang, Singgung Pentingnya Pendidikan Politik
Menurutnya, pendidikan politik penting agar masyarakat semakin tercerahkan dan terhindar dari praktik politik transaksional.
-
Kemendagri: Bukan Karena Kesadaran Politik, Orang Datang ke TPS Karena Politik Uang
Masyarakat datang ke TPS di Pilkada lalu mencoblos karena diiming-imingi mendapatkan uang.
-
Kemendagri Soroti Tingginya Politik Uang saat Pemilu, Singgung 194,7 Juta Warga Masih Miskin
Bahtiar mengungkapkan tingginya politik uang tak lepas dari kondisi masyarakat yang terjerembab dalam kemiskinan.
-
Pemilu 2024: 80 Persen Pemilih ke TPS karena Uang, Bukan Kesadaran
80 persen pemilih ke TPS karena uang. Demokrasi terancam jika suara rakyat dibeli, bukan lahir dari kesadaran dan keberdayaan politik.
-
Penghapusan Pilkada Langsung Dinilai Tak akan Menghentikan Politik Uang
Ray Rangkuti, menilai wacana penghapusan pemilihan kepala daerah langsung bukan solusi atas persoalan politik uang.
-
Beri Kuliah di Universitas Pertahanan, Bamsoet Soroti Masalah Politik Uang dalam Pemilu
Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menilai politik uang masih menjadi masalah besar dalam Pemilu Indonesia. Ia menekankan pentingnya part
-
Bawaslu: Pilkada Barito Utara Jadi Bukti Politik Uang Masih Jadi Masalah Serius
Bawaslu menyebut politik uang masih menjadi persoalan krusial dalam pelaksanaan pemilu dan pilkada, termasuk dalam Pemilihan 2024.
-
Biaya Pilkada Ulang Barito Utara Tembus Rp20 Miliar, Wamendagri: Harusnya Itu untuk Rakyat
Menurut Bima, dana pilkada ulang yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akan terus dikaji, termasuk kemungkinan partisipasi
-
Burhanuddin Muhtadi: Praktik Politik Uang Marak karena Sistemnya Mendukung
Burhanudin Muhtadi mengatakan praktik politik uang yang marak terjadi di Indonesia tidak lepas dari penggunaan sistem pemilu proporsional terbuka.
-
Bawaslu Temukan Politik Uang oleh Tim Sukses Paslon Agi-Saja dalam PSU Barito Utara
Bawaslu temukan politik uang di timses pasangan 02 Akhmad Gunadi Nadalsyah-Sastra Jaya (Agi-Saja) dalam PSU Pilbup Barito Utara di TPS 01 Kel Meayu
-
Bawaslu Tegaskan Politik Uang PSU Barito Utara Tidak TMS, Ini Alasannya
Politik uang di PSU Pilbup Barito Utara tidak termasuk dalam kategori Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM), hanya di 2 TPS.
-
Demokrat Mau Usung Lagi Paslon yang Didiskualifikasi MK Karena Politik Uang di Pilkada Barito Utara
Demokrat saat ini masih mempelajari secara mendalam isi putusan MK yang mendiskualifikasi seluruh pasangan calon peserta Pilkada Barito Utara 2024
-
Bawaslu RI Klaim Sudah Tangani Politik Uang di Pilkada Barito Utara, Lima Orang Diseret ke Penjara
Bawaslu mengklaim telah menangani praktik politik uang yang menjadi dasar MK memerintahkan pilkada ulang di Kabupaten Barito Utara.
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved