Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada via DPRD Dikritik: Harusnya yang Dilihat Harga Demokrasi

Ringkasan Berita:

• Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik alasan efisiensi biaya di balik wacana mekanisme Pilkada melalui DPRD.
• Menurutnya, seharusnya pelaksanaan Pilkada tidak dilihat dari seberapa besar Rupiah yang digelontorkan, melainkan dari harga demokrasi yang dibayar.
• Ia juga menilai, Pilkada via DPRD belum tentu lebih hemat, bisa jadi sama saja atau malah lebih mahal, sebab para calon kepala daerah akan lebih menuruti kemauan parpol atau anggota DPRD.

TRIBUNNEWS.COM - Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti mengkritik alasan efisiensi biaya di balik wacana mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurutnya, seharusnya pelaksanaan Pilkada tidak dilihat dari seberapa besar Rupiah yang digelontorkan, melainkan dari harga demokrasi yang dibayar.

Harga demokrasi adalah seberapa banyak aspirasi warga yang bisa dituntut dan dipenuhi oleh wakil rakyat dan kepala daerah.

Hal ini disampaikan Bivitri saat menjadi tamu dalam podcast/siniar yang diunggah di kanal YouTube Abraham Samad Speak Up, Selasa (6/1/2026).

"Kalau dikatakan efisiensi, pertama kita harus pahami dulu, yang namanya biaya politik dalam demokrasi itu tidak bisa membandingkannya seperti kita mau belanja beli mug gitu, mahalan yang ini atau yang itu," ucap Bivitri.

"Kita enggak bisa membandingkannya dengan cara itu. Karena nggak apple to apple [setara untuk diperbandingkan, red.]"

"Karena ukuran demokrasi itu bukan biaya dalam arti berapa, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar. Harga demokrasi adalah seberapa banyak aspirasi warga yang kita bisa tuntut dari para wakil kita bisa dipenuhi oleh wakil kita."

"Itu harga demokrasi yang sesungguhnya."

Kemudian, Bivitri menilai, demokrasi memang selalu mahal. Namun, mahalnya tidak diukur dengan besaran uang, melainkan dihitung dengan harga demokrasi tersebut.

Ia menambahkan, seberapa besar aspirasi dan keluhan warga ditampung dan dipenuhi oleh kepala daerah atau wakil rakyat yang terpilih, itulah yang disebut dengan harga demokrasi.

"Nah, jadi itu pertama tuh yang harus dipegang. Apakah demokrasi memang akan selalu mahal? Memang iya," tegas Bivitri.

Baca juga: Wacana Pilkada Melalui DPRD, Pakar Hukum: Kita seperti Menghadapi Orde Baru Paling Baru

"Tapi kan mahal tidaknya bukan dihitung dari berapa miliar, berapa triliun. Seharusnya dihitung dari itu tadi. Apakah beneran warga bisa ngontrol, 'Oh, jalanan depan rumah kami rusak nih, sudah 5 tahun enggak dibenerin.'

"'Di kota kami gelap, enggak ada lampu jalanan, sehingga rentan kekerasan seksual kalau perempuan pulang malam,' misalnya gitu."

"Kalau hal-hal seperti itu tidak bisa disampaikan dan tidak dipenuhi oleh orang-orang yang kita pilih, maka itu bukan demokrasi. Nah, jadi harganya mesti diklarifikasi di situ."

Biaya Pilkada yang Tinggi Justru Biaya Nonformal