Pendidikan GOTAG
Bivitri Susanti
Berita
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/kpu-kota-yogyakarta-merakit-kotak-suara-pemilu-2019_20190206_145213.jpg)
Alasan Efisiensi di Balik Wacana Pilkada via DPRD Dikritik: Harusnya yang Dilihat Harga Demokrasi
Bivitri Susanti: seharusnya pelaksanaan Pilkada tidak dilihat dari Rupiah yang digelontorkan, melainkan dari harga demokrasi yang dibayar.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bivitri-susanti-dalam-acara-diskusi-bertajuk-pemilu-curang-34.jpg)
Wacana Pilkada Melalui DPRD, Pakar Hukum: Kita seperti Menghadapi Orde Baru Paling Baru
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menyebut, wacana mekanisme Pilkada melalui DPRD menjadi indikasi Orde Baru yang paling baru.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pakar-Hukum-Tata-Negara-dari-Sekolah-Tinggi-Hukum-Indonesia-Jentera-Bivitri-Susanti.jpg)
Pakar Sebut Kepala Daerah yang Dipilih DPRD bak Arisan Tertutup: Kocok Siapa Gilirannya
Pakar Hukum Tata Negara dari Sekolah Tinggi Hukum (STH) menilai aturan pemilihan kepala daerah melalui DPRD sangat merugikan rakyat.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bivitri-soal-gelarrrr-soeharto.jpg)
Bivitri Susanti Peringatkan Gelar Pahlawan Soeharto ‘Kembalikan UUD 1945 Awal’: Dampaknya Mengerikan
Menurutnya, amandemen UUD 1945 justru lahir sebagai koreksi terhadap perilaku dan sistem kekuasaan pada era Orde Baru Soeharto.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bivitri-di-poldaaaaa.jpg)
Kata Pakar Hukum soal Wacana Pemberian Gelar Pahlawan Nasional untuk Soeharto
Bivitri Susanti menilai wacana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto berimplikasi serius terhadap sejarah, hukum, dan demokrasi.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/bivitri-dx.jpg)
Sidang Praperadilan Muzaffar, Bivitri Susanti: SPDP dan Prosedur Hukum Harus Ditaati
Sidang praperadilan ini diajukan Muzaffar Salim untuk menggugat keabsahan penetapan tersangka oleh Polda Metro Jaya.
-
Jenguk Delpedro di Polda Metro Jaya, Bivitri Susanti: Pola Membungkam Pengkritik Sedang Dilakukan
Ia menilai narasi terorisme dan makar yang dikaitkan dengan gerakan sipil hanyalah upaya untuk menakut-nakuti publik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Bupati-Pati-Sudewo-dilempar-sandal.jpg)
Bupati Pati Sudewo Didesak Mundur, Pakar Hukum Tata Negara: Warga Sudah Lihat Karakter Bupatinya
Soal aksi demonstrasi warga Kabupaten Pati yang menuntut Bupati Sudewo mundur, Bivitri Susanti menilainya sebagai langkah yang harus diapresiasi.
-
Bivitri Sorot Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto: Politisasi Hukum Diselesaikan Lewat Politik
Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai pemberian abolisi dan amnesti dari Prabowo untuk Tom Lembong dan Hasto bentuk penyelesaian politik.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Presiden-Prabowo-menghadiri-acara-Peluncuran-Koperasi-DesaKelurahan-Merah-Putih.jpg)
Prabowo Sebut 'Indonesia Gelap' Didanai Koruptor, Pakar Singgung Cara Berpikir
Bivitri Susanti mengomentari pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa gerakan "Indonesia gelap" didanai oleh koruptor.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-saat-ditemui-di-kantor-ylbhi.jpg)
Bivitri Susanti Tegaskan Revisi UU BUMN Hanya untuk Mendukung Danantara
Bivitri Susanti, menilai revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang BUMN tak layak dimasukkan sebagai fast track legislation.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/gibran-neb1.jpg)
Kata Pakar Hukum Tata Negara soal DPR Belum Proses Surat Usulan Pemakzulan Gibran
Bivitri Susanti mengomentari sikap DPR yang hingga saat ini belum memproses surat usulan pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pakar-Hukum-Kritik-Puan-yang-Lambat-Respons-Surat-Pemakzulan-Gibran.jpg)
Pakar Kritik Puan Tak Proaktif Respons Surat Pemakzulan Gibran, Curiga Ada Politisasi Hukum
Pakar menjadi bertanya-tanya, apakah lambatnya respons Puan itu berkaitan dengan pertemuan Prabowo dan Megawati atau berhubungan dengan Sekjen PDIP.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sidang-putusan-gugatan-uji-materi-UU-TNI-di-Mahkamah-Konstitusi-MK-Jakarta.jpg)
Pakar Tegaskan Mahasiswa hingga Ibu Rumah Tangga Punya Legal Standing untuk Gugat UU TNI
Dalam konteks uji materiil sekalipun, publik tetap bisa memiliki legal standing sepanjang mampu membuktikan adanya kerugian konstitusional.
-
Bivitri Susanti Soroti Tekanan Terhadap Mahasiswa Pemohon Uji Formil UU TNI: Kemunduruan Demokrasi
Padahal, menurutnya, selain lembaga yudikatif, mahasiswa dan publik merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pengawasan terhadap kekuasaan.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Tolak-Gelar-Pahlawan-Nasional-untuk-Soeharto_20250515_125658.jpg)
Gelar Pahlawan untuk Soeharto Disebut 'Pemutihan' Sejarah, Akademisi: Demokrasi Kita Putar Balik
Bivitri menilai jika gelar pahlawan diberikan kepada Soeharto hal itu bisa merusak fondasi reformasi dan ketatanegaraan yang telah dibangun pasca-Orba
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/revisiii-tatib-dpr.jpg)
Tata Tertib Baru DPR Panen Kritik, Dianggap Melanggar Konstitusi Hingga Kesesatan Berpikir
Lewat aturan ini, DPR bisa mengevaluasi semua pejabat negara yang ditetapkan dalam rapat paripurna.
-
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Revisi Tatib DPR Culas, Bivitri Susanti: Ini Melanggar Konstitusi
Menurut Bivitri hal itu menjadi masalah karena tatib tersebut merupakan peraturan DPR di mana tidak ada keterlibatan eksekutif di dalamnya.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/pakar-hukum-tata-negara-bivitri-susanti-saat-ditemui-di-kawasan-kuningan-jakarta.jpg)
Bivitri Susanti Ungkap Dampak Positif dan Negatif soal Dihapusnya Presidential Threshold
Bivitri Susanti mengomentari putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapus aturan ambang batas atau presidential threshold (PT) untuk pemilihan presiden.
-
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Pramono-Anung-di-TPS-046-cipete-jaksel.jpg)
Pakar Hukum Endus Ada Pihak Pemberi Perintah Agar Terjadi Kecurangan di Pilkada Jakarta
Bivitri yakin betul, pelaku yang sudah dipecat oleh KPU Jakarta tersebut mendapatkan iming-iming dari seseorang. Sehingga melakukan pencoblosan.
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Menteri-Pertahanan-Sjafrie-Sjamsoeddin-Menlu-Sugiono-bertemu-Presiden-Turki-Recep-Tayyip-Erdogan.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/BANJIR-SUMATERA-Ketua-Umum-PDIP-Megawati-Soekarnoputri-tele.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Selebrasi-kemenangan-Arsenal-dengan-skor-1-4-atas-Portsmouth.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/CALON-PETUGAS-HAJI-12189Dfdasf.jpg)
:format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/tribunnews/foto/bank/originals/Sekretaris-Jenderal-DPP-PDIP-Hasto-Kristiyanto-435673.jpg)
© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved