Prabowo Resmikan 166 Sekolah Rakyat, YLPI Al Hikmah Siap Dukung Pemerataan Pendidikan

TRIBUNNEWS.COM, BANJARMASIN – Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Pendidikan Islam (YLPI) Al Hikmah Surabaya, Mohammad Zahri, menghadiri langsung peresmian 166 Sekolah Rakyat (SR) yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin (12/1/2026). 

Peresmian yang dipusatkan di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS) Banjarbaru, Kalimantan Selatan ini, menandai langkah besar pemerintah dalam pemerataan akses pendidikan di 34 provinsi.

Mohammad Zahri menyampaikan apresiasi mendalam atas inisiatif pemerintah tersebut. 
Menurutnya, program Sekolah Rakyat sangat sejalan dengan visi YLPI Al Hikmah dalam mencetak generasi yang unggul secara akademik sekaligus memiliki karakter dan akhlak yang kuat.

“YLPI Al Hikmah siap mendukung dan berkontribusi dalam penguatan pendidikan rakyat. Pendidikan adalah kunci utama membangun peradaban dan meningkatkan kesejahteraan bangsa,” ujar Zahri di sela-sela acara.

Berdasarkan keterangan Sekretariat Presiden, Sekolah Rakyat dirancang bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan simbol komitmen negara terhadap kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). 

Sekolah ini hadir sebagai ruang belajar yang layak, terjangkau, dan inklusif untuk menjangkau masyarakat yang selama ini terpinggirkan.

Baca juga: Sosok 4 Siswa Sekolah Rakyat Pidato dalam Bahasa Inggris hingga Jepang, Buat Prabowo Kagum

Dalam laporannya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengungkapkan bahwa 166 titik Sekolah Rakyat kini telah resmi beroperasi di 131 kabupaten/kota. 

Saat ini, sebanyak 15.954 siswa telah terdaftar dengan dukungan 2.218 guru dan 4.889 tenaga kependidikan.

Gus Ipul menegaskan bahwa program ini merupakan amanat langsung dari Presiden Prabowo sejak Sidang Kabinet Oktober 2025 untuk memutus rantai kemiskinan struktural.

"Kita harus berani mengubah keadaan. Biasanya, anak dari keluarga kurang mampu terjebak dalam siklus kemiskinan yang sama. Sekolah Rakyat hadir untuk mematahkan siklus tersebut," tegas Gus Ipul.

Data menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat menyasar kelompok masyarakat yang paling membutuhkan:

• Kondisi Ekonomi: 60 persen orang tua siswa bekerja dengan upah tidak tetap dan penghasilan di bawah Rp 1 juta per bulan (buruh tani, nelayan, ojek, hingga pemulung).
• Tanggungan Keluarga: 65% orang tua memiliki tanggungan lebih dari 4 orang.
• Akses Pendidikan: Menampung 454 siswa yang belum pernah sekolah dan 298 siswa yang sebelumnya putus sekolah.
• Kondisi Sosial: Sebagian siswa berasal dari keluarga dengan orang tua tunggal (single parent) atau penyintas kekerasan rumah tangga.

Menutup keterangannya, Mohammad Zahri berharap kehadiran Sekolah Rakyat ini memberikan dampak positif jangka panjang bagi pembangunan SDM Indonesia. 

"Dengan diresmikannya sekolah-sekolah ini, pemerataan pendidikan di Indonesia semakin nyata," pungkasnya.