PDIP Sendirian Tolak Pilkada via DPRD, Pakar: Belum Kuat Yakinkan Masyarakat, Sikap Mega Dinanti

Ringkasan Berita:

• PDIP menjadi partai yang sendirian menolak wacana Pilkada via DPRD, sedangkan partai-partai lainnya sudah memberikan dukungan.
• Menurut pengamat politik Arifki Chaniago, PDIP sendiri juga masih belum kuat untuk memengaruhi atensi masyarakat untuk menolak mekanisme Pilkada secara tidak langsung tersebut.
• Kini Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri telah menegaskan partainya menolak wacana mengubah sistem Pilkada dari langsung menjadi melalui DPRD.

TRIBUNNEWS.COM - Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago menyoroti sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang tegas menolak mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) lewat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Menurut Arifki, PDIP masih belum kuat untuk memengaruhi atensi masyarakat untuk menolak mekanisme Pilkada secara tidak langsung tersebut.

Arifki menilai, memang sudah ada beberapa kader partai berlambang banteng hitam bermoncong putih itu yang menyuarakan penolakan terhadap Pilkada via DPRD, termasuk Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto.

Namun, ia juga menggarisbawahi, Hasto 'tersandera' karena diberi amnesti oleh Presiden RI Prabowo Subianto pada Agustus 2025 sehingga lepas dari kasus dugaan suap komisioner KPU terkait Harun Masiku.

Sikap Prabowo sendiri terhadap wacana Pilkada via DPRD sudah sangat jelas, yakni mendukung dan mengusulkannya langsung, sebagaimana dia sampaikan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar, di Sentul Bogor, Kamis (12/12/2024) lalu.

Saat itu, Prabowo mengkritik sistem pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia yang dinilai terlalu mahal, sehingga menurutnya harus dibenahi. 

Mantan Menteri Pertahanan RI itu pun mengusulkan agar kepala daerah seperti gubernur hingga bupati dan wali kota hendaknya kembali dipilih oleh DPRD, serupa dengan pemilu di negara tetangga, seperti Malaysia, Singapura, dan India yang menurutnya lebih efisien karena kepala daerah dipilih oleh DPRD.

“Menurut saya kita harus perbaiki sistem kita, dan kita tidak boleh malu untuk mengakui bahwa kemungkinan sistem ini terlalu mahal,” kata Prabowo.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien. Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPRD, sekali milih, ya sudah DPRD itu lah yang milih gubernur, yang milih bupati," lanjutnya.

Usulan Prabowo agar kepala daerah dipilih DPRD ini pun mendapat dukungan dari sederet partai politik, seperti Partai Gerindra (Gerakan Indonesia Raya), Partai Golkar (Golongan Karya), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Ummat, Partai NasDem (Nasional Demokrat), sedangkan Partai Amanat Nasional (PAN) menyebutnya layak dipertimbangkan.

Sementara, PDIP menjadi partai yang sendirian menolak wacana Pilkada via DPRD.

Baca juga: 21 Rekomendasi Rakernas I PDIP 2026, Dari Kedaulatan Pangan hingga Reformasi Polri

Sikap Mega Dinanti-nanti

Oleh karena itu, menurut Arifki, yang paling ditunggu-tunggu adalah pernyataan sikap langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebab, jika Megawati sudah bersuara, itu akan semakin mengokohkan penegasan bahwa PDIP memang menolak keras wacana Pilkada via DPRD, sehingga diharapkan dapat memengaruhi persepsi masyarakat serta pandangan Prabowo terhadap usulan mekanisme pemilihan tak langsung itu.

"Dan saya rasa PDIP masih belum kuat," kata Arifki, dalam tayangan On Focus yang diunggah di kanal YouTube Tribunnews, Senin (12/1/2026) 

"Karena memang kalau kita melihat beberapa kader PDIP mungkin sudah bersuara. Tapi kan kalau kita melihat posisi Sekjen PDIP Mas Hasto kan juga tersandera juga kan karena dapat amnesti kan dari Pak Presiden."