Anggota DPR Nilai Kritik Prabowo Jadi Momentum Reformasi Tata Kelola BUMN

Ringkasan Berita:

• DPR dukung kritik Presiden terhadap elite BUMN.
• Momentum reformasi tata kelola dan etika kepemimpinan BUMN.
• Komisi VI DPR dorong evaluasi dan penataan remunerasi.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKB Rivqy Abdul Halim, menilai kritik keras Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran elite Badan Usaha Milik Negara (BUMN), harus dijadikan momentum penting untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap tata kelola perusahaan pelat merah.

Rivqy menyatakan dukungan penuh atas sikap Presiden Prabowo yang menyoroti praktik direksi dan komisaris BUMN yang tetap meminta tantiem atau bonus meskipun perusahaan yang dipimpinnya mengalami kerugian. 

Dia menilai, kritik tersebut merupakan peringatan serius bagi BUMN agar kembali pada prinsip profesionalisme dan tanggung jawab publik.

“Presiden Prabowo menyuarakan kegelisahan rakyat. Tidak masuk akal, perusahaan merugi tapi elitnya tetap merasa berhak atas bonus. Ini bukan hanya soal keuangan negara, tapi soal etika kepemimpinan,” kata Rivqy kepada wartawan, Selasa (13/1/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menilai, praktik pemberian tantiem di tengah kinerja buruk merupakan bentuk normalisasi kegagalan yang berpotensi merusak budaya kerja di lingkungan BUMN apabila terus dibiarkan.

“BUMN bukan perusahaan pribadi. Setiap rupiah yang hilang adalah uang rakyat. Kalau rugi, yang pertama dilakukan seharusnya introspeksi, bukan justru menuntut penghargaan. Ini sekaligus menjadi evaluasi kinerja BUMN di awal tahun 2026,” ucapnya.

Rivqy menekankan bahwa reformasi tata kelola BUMN tidak akan berhasil tanpa keteladanan dari para pemimpinnya. 

Menurutnya, profesionalisme, integritas, serta tanggung jawab moral harus menjadi fondasi utama dalam memimpin perusahaan milik negara.

“BUMN tidak akan maju hanya dengan slogan transformasi. Ia butuh pemimpin yang berani bertanggung jawab, tahu malu ketika gagal, dan siap dievaluasi secara objektif,” ujarnya.

Sebagai mitra kerja Kementerian BUMN, Komisi VI DPR RI, kata Rivqy, berkomitmen untuk terus mendorong perbaikan tata kelola melalui evaluasi berbasis kinerja nyata serta penataan sistem remunerasi yang lebih adil dan rasional.

Menurutnya, kritik Presiden Prabowo tidak dimaksudkan untuk melemahkan BUMN, melainkan sebagai upaya memperkuat peran strategisnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

“Kritik Presiden Prabowo harus dijadikan momentum bersih-bersih. Yang profesional kita dukung, yang gagal tapi tak mau bertanggung jawab harus berani dievaluasi, bahkan diganti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap sejumlah direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih meminta tantiem atau bonus meski perusahaan yang mereka pimpin mengalami kerugian.

Hal itu disampaikan Prabowo sebelum meresmikan proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (12/1/2026).