Seskab Teddy Sindir Pengamat, Usman Hamid: Kian Pertegas Kesan Pemerintahan Prabowo Antikritik

Ringkasan Berita:

• Direktur Amnesty Indonesia Usman Hamid menilai pernyataan Seskab Teddy soal “inflasi pengamat” membuat kesan pemerintah Prabowo antikritik.
• Usman menegaskan pengamat justru penting untuk memberi masukan objektif terkait kondisi sosial, ekonomi, politik, dan hukum.
• Ia juga mengingatkan pemerintah fokus menghadapi potensi krisis ekonomi daripada merespons kritik secara negatif.

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menegaskan pernyataan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya ihwal fenomena inflasi pengamat yang berkomentar tanpa data, justru menguatkan kesan bahwa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antikritik.

"Jadi sebaiknya pernyataan seperti yang disampaikan oleh Seskab Teddy Wijaya itu disudahi lah. Saya kira pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan sekali lagi bahwa pemerintah antikritik," kata Usman saat ditemui di sela forum group discussion (FGD) yang digelar Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Auditorium IMERI, Kampus Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FK UI) Salemba, Jakarta Pusat, Senin (13/4/2026).

Terlebih pada bulan Maret lalu, Presiden Prabowo juga menyampaikan hal yang mirip-mirip yakni akan menertibkan para pengamat karena dipandang punya motif terselubung seperti memperjuangkan kepentingan asing dan mencari uang.

"Jadi pernyataan semacam itu hanya memperkuat kesan bahwa pemerintah antikritik. Apalagi pada bulan Maret yang lalu, Presiden Prabowo menyampaikan akan menertibkan para pengamat dengan penilaian bahwa para pengamat dianggap memiliki motif-motif yang tidak murni, dari mulai hanya karena kalah pemilu, demi mencari uang, atau membawa kepentingan asing," lanjutnya.

Baca juga: Qodari Jelaskan Sikap Pemerintah Terhadap Kritik atas Pernyataan Inflasi Pengamat

Usman menjelaskan, pernyataan Teddy sama sekali tidak kredibel karena para pengamat justru menjadi bagian penting dari aktor yang membantu pemerintah memahami kondisi di tengah masyarakat. 

Sebab pengamat selama ini berperan memberi masukan kepada pemerintah soal realitas sosial, ekonomi, politik dan hukum secara objektif. Di sisi lain, Usman menyebut bahwa laporan - laporan yang masuk ke Presiden Prabowo justru tidak berbasis data, dan manipulatif. 

"Tanpa ada para pengamat, tidak mungkin pemerintah bisa memahami realitas sosial, ekonomi, politik, hukum secara objektif. Bahkan kalaupun ada data, cenderung manipulatif," kata dia.

Ia menegaskan pemerintah semestinya fokus mempersiapkan diri menghadapi krisis ekonomi yang sebentar lagi akan terjadi, ketimbang memberi pernyataan miring soal kerja - kerja pengamat. 

"Kita perlu bersiap untuk menghadapi krisis ekonomi, krisis yang sudah di depan mata kita akan terjadi," ucap Usman.

Seskab Bilang Terjadi Inflasi Pengamat yang Beropini Tanpa Data

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan bahwa saat ini terdapat suatu fenomena yang disebut inflasi pengamat. Fenomena di mana banyak sekali pengamat yang mengomentari isu tanpa didukung oleh latar belakang pendidikan atau pengalaman dan data yang mumpuni.

“Sekarang ini ada satu fenomena. Apa itu? Ada yang namanya inflasi pengamat. Jadi banyak sekali pengamat. Ada pengamat beras tapi dia background-nya bukan di situ, ada pengamat militer, ada pengamat luar negeri, dan pengamat-pengamat itu datanya tidak sesuai fakta, datanya keliru,” kata Teddy di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat, (4/10/2026).

Pengamat-pengamat tersebut kata dia sebagian besar adalah mereka yang sudah sejak lama berusaha menggiring opini publik untuk tidak menyukai Prabowo.

“Dan teman-teman coba Anda perhatikan, dari sebagian besar pengamat-pengamat itu adalah pengamat-pengamat yang sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga, membentuk opini publik,” katanya. 

Baca juga: Seskab Sebut Fenomena Inflasi Pengamat, Banyak Berkomentar Tanpa Data

Menurut Teddy pengamat tersebut sudah menggiring opini publik sebelum Prabowo menjadi menjadi presiden. Hanya saja, upaya pengamat tersebut tidak berhasil , terbukti pada Pilpres 2024 lalu, Prabowo terpilih menjadi Presiden dengan raihan 96 juta suara.