Dukung Usulan Tambahan Anggaran, DPR Minta Pemulihan Pascabencana Sumatera Transparan dan Terukur

Ringkasan Berita:

• Dukung tambahan anggaran pemulihan pascabencana
• Tekankan validasi data dan koordinasi lintas lembaga
• Dorong pelibatan masyarakat dan mitigasi bencana ke depan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDIP Sonny T Danaparamita, menyatakan dukungan penuh terhadap usulan penambahan anggaran pemulihan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. 

Usulan tersebut diajukan oleh Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Sonny menilai tambahan anggaran dibutuhkan agar proses pemulihan berjalan menyeluruh dan berkelanjutan, bukan sekadar penanganan sementara. 

Dia menegaskan, pemulihan yang tidak optimal akan berdampak pada perlambatan ekonomi, kerusakan lingkungan, serta terganggunya aktivitas sosial masyarakat terdampak.

“Kami mendukung upaya pemulihan wilayah pasca bencana, termasuk dukungan dalam pengajuan tambahan anggaran untuk kepentingan tersebut,” kata Sonny di sela-sela rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian KKP di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).

Dalam rapat tersebut, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyiapkan anggaran awal sebesar Rp1,49 triliun untuk pemulihan sektor pertanian di wilayah Sumatera. 

Selain itu, pemerintah juga mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp5,1 triliun guna mendukung pemulihan secara komprehensif. 

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,71 triliun.

Meski mendukung penambahan anggaran, Sonny menekankan pentingnya validasi data yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan. 

Menurutnya, data yang tepat akan memastikan program bantuan, rehabilitasi, dan rekonstruksi benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

“Namun demikian. Saya meminta kepada para menteri (Menteri Pertanian, Menteri KKP, dan Menteri Kehutanan) untuk melakukan validasi data. Karena keputusan akan tepat jika data yang dijadikan bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan/mencari solusi juga tepat,” ucapnya.

Lebih lanjut, Sonny mendorong agar pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera dilakukan secara holistik dan terkoordinasi dengan baik, mulai dari kementerian terkait hingga pemerintah daerah.

Menurutnya, koordinasi lintas lembaga menjadi kunci agar pemulihan berjalan efektif dan tidak berlarut-larut.

“Dari apa yang disampaikan oleh para anggota komisi IV dari Dapil Aceh, Sumut, dan Sumbar. Proses pemulihan itu tidak sederhana dan perlu penanganan yang holistik, sehingga koordinasi antar seluruh lembaga adalah hal yang sangat perlu dilakukan,” ujarnya.