Wacana Pilkada via DPRD Ditolak Keras, Disebut Cederai Kedaulatan Rakyat dan Perintah Konstitusi

Namun, kelompok yang menolak tegas menilai bahwa menghapus hak suara rakyat secara langsung akan mencederai kedaulatan warga negara dan melumpuhkan partisipasi publik.

Dampak yang paling dikhawatirkan adalah menguatnya oligarki lokal dan politik transaksional di ruang tertutup.

Alih-alih menghilangkan politik uang, mekanisme ini dianggap hanya memindahkan arena "jual-beli suara" dari masyarakat ke segelintir anggota dewan (kartel politik), yang justru lebih sulit untuk diawasi dan tidak transparan bagi publik.

Secara fundamental, dampak terhadap demokrasi lokal mencakup melemahnya akuntabilitas kepala daerah karena mereka akan merasa lebih bertanggung jawab kepada partai atau fraksi di DPRD daripada kepada konstituen (rakyat).

Jika mekanisme ini diterapkan tanpa perbaikan sistem partai di hulu, demokrasi Indonesia dikhawatirkan kehilangan legitimasi sosialnya dan berubah menjadi stabilitas semu yang digerakkan oleh kepentingan elite semata.