Setelah Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK, Bagaimana Status Keanggotaannya di Gerindra?

Ringkasan Berita:

• Bupati Pati, Sudewo, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). 
• Menurut Sudaryono, DPD Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif.
• Kini, pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan secara intensif.

TRIBUNNEWS.COM - Politikus kelahiran Pati, Jawa Tengah, Sudewo, yang menduduki kursi Bupati setelah menang pada Pilkada 2024, kini harus berurusan dengan hukum.

Sebab, ia terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin (19/1/2026). 

Sebelum menjadi kepala daerah, Sudewo menjabat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI selama dua periode melalui Fraksi Partai Gerindra, yakni tahun 2009–2013 dan 2019–2024.

Selanjutnya, ia mengikuti kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada 2024, didampingi oleh Risma Ardhi Chandra sebagai Wakil Bupati.

Baru setahun dilantik menjadi Bupati sejak 20 Februari 2025, kini Sudewo terjaring OTT dan diperiksa KPK. 

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, menyinggung soal dampak politik dan status keanggotaan Sudewo.

Menurut Sudaryono, DPD Gerindra Jawa Tengah akan bersikap kooperatif.

Lantas, mengenai keputusan strategis organisasi, Sudaryono menyebut, pihaknya belum akan mengambil langkah gegabah sebelum status hukumnya jelas. 

"Untuk langkah organisasi dan politik, tentu kami akan menunggu hasil dan fakta hukum yang disampaikan secara resmi," kata pria yang menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian itu, Senin (19/1/2026).

Dikutip dari TribunBanyumas.com, Sudaryono, menegaskan, partainya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.

Sudaryono pun mengingatkan, agar semua pihak tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence), hingga ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap (inkracht).

Baca juga: Populer Nasional: Bupati Pati Sudewo Kena OTT KPK - Fadli Zon soal Konflik Keraton Solo

Sementara itu, pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengaku prihatin terkait kepala daerah yang terjerat OTT KPK baru-baru ini. 

Dua orang kepala daerah, yakni Bupati Pati Sudewo dan Wali Kota Madiun Maidi dicokok KPK dalam operasi tangkap tangan. Meski demikian, belum diketahui pasti kasus yang menjerat mereka.

"Kabar yang sungguh mengejutkan dan memprihatinkan di awal 2026 ini," kata Kapuspen Kemendagri, Benni Irwan, Senin (19/1/2026).