Wali Kota Madiun Maidi, Tersangka Korupsi Fee Proyek dan Dana CSR Ternyata Bukan Kader Gerindra

Ringkasan Berita:

• Tersangka korupsi Wali Kota Madiun Maidi ternyata bukanlah kader partai besutan Presiden Prabowo, Partai Gerindra.
• Hal tersebut diungkapkan oleh Partai Gerindra di Jawa Timur (Jatim).
• Maidi tidak memiliki kartu tanda anggota (KTA) Partai Gerindra.

TRIBUNNEWS.COM - Tersangka korupsi fee proyek dan dana CSR, Wali Kota Madiun Maidi ternyata bukanlah kader partai besutan Presiden Prabowo Subianto, Partai Gerindra.

Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Timur, Chusni Mubarok.

Chusni menjelaskan bahwa Maidi adalah kepala daerah yang didukung, tetapi secara administratif bukan bagian dari kader resmi Partai Gerindra.

"Belum," kata Chusni mengonfirmasi soal apakah Maidi memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Gerindra, dikutip dari Surya.co.id, Selasa (20/1/2026).

Maidi terjaring operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Madiun, Jawa Timur, Senin (19/1/2026).

Ia telah dibawa ke markas KPK pada waktu yang bersamaan.

Mantan guru Geografi tersebut menegaskan bahwa dirinya tidak pernah lelah membangun Kota Madiun.

Baca juga: Adu Outfit Wali Kota Madiun Maidi Vs Bupati Pati Sudewo saat Digelandang ke KPK

"Kalau ada kekurangan, doakan saja," kata Maidi.

Kasus yang menjerat Maidi diduga berkaitan dengan fee proyek infrastruktur serta penyalahgunaan dana sosial perusahaan (CSR) di lingkungan Pemerintah Kota Madiun. 

Tim Satgas KPK telah menyita barang bukti berupa uang tunai senilai ratusan juta rupiah dalam operasi senyapnya.

KPK juga memeriksa Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Madiun, Thariq Megah, serta seorang rekanan kepercayaan wali kota.

Total terdapat sembilan orang yang diboyong ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan dari 15 orang yang diamankan saat OTT.

"Dalam perkara ini juga telah dilakukan ekspose (gelar perkara) dan diputuskan bahwa penyelidikan ini naik ke tahap penyidikan. Dalam ekspose tersebut juga sudah menetapkan status hukum para pihak yang diamankan," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Selasa (20/1/2026).

Sosok Maidi

Maidi adalah mantan guru yang berhasil menjadi Wali Kota Madiun periode 2025 hingga 2030.

Maidi merupakan politisi yang berasal dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).