Kamis, 28 Mei 2026

Reshuffle Kabinet

4 Klaster Menteri 'Waspada' Reshuffle, Pengamat: Yang Langsung Berkaitan dengan Rakyat Paling Rentan

Pengamat menilai empat klaster menteri wajib waspada di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet.

Tayang:
Dokumentasi BPMI Setpres/Cahyo
ISU RESHUFFLE KABINET - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pengamat menilai empat klaster menteri wajib waspada di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet usai retret di Hambalang pada awal Januari 2026. 

Tetapi, Saleh menyebut reshuffle bisa saja menyasar menteri-menteiri yang dianggap punya kinerja baik.

Ia mengatakan apabila sudah seperti itu, semua pihak harus mengikuti  keputusan presiden.

"Dalam reshuffle, mungkin ada saja orang yang tidak puas. Bisa saja orang itu berharap Prabowo mengganti seseorang yang dianggap tidak mampu," katanya.

"Tapi, pada kenyataannya ternyata yang diganti adalah orang yang dianggapnya rajin dan berhasil. Tetapi, kalau sudah diputuskan presiden, semua harus mengikuti," lanjut Saleh.

Ia juga menyampaikan harapan PAN apabila reshuffle benar terjadi dalam waktu dekat.

Ketua Komisi VII DPR RI itu mengharapkan siapa pun yang diganti akan jauh lebih baik dari sebelumnya. 

"Kalau benar ada reshuffle, PAN hanya berharap penggantinya jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Pasalnya, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan Prabowo dalam periode ini."

"Tidak hanya pekerjaan rutin seperti biasa. Tetapi, ada tantangan besar yaitu melaksanakan dan membumikan asta cita Prabowo-Gibran."

"Selain itu, ada juga musibah di Sumatra yang memerlukan perhatian dan penanganan yang sangat serius," tutur Saleh.

Senada dengan PAN, Golkar lewat Sekretaris Jenderalnya, Sarmuji, juga menyebut reshuffle merupakan hak prerogatif presiden.

Ia berpendapat presiden adalah pihak yang paling mengetahui apakah diperlukan evaluasi hingga perombakan kabinet atau tidak, termasuk mekanisme pelaksanaannya.

"Golkar berprinsip mengenai kabinet adalah hak prerogatif presiden. Beliau yang tahu mengenai apakah perlu reshuffle atau tidak dan bagaimana reshuffle dilakukan," kata Sarmuji, Sabtu.

Ia menambahkan, hubungan Golkar dan Presiden saat ini berjalan sangat baik.

Karena itu, apabila ada langkah seperti reshuffle, kemungkinan Prabowo akan mengajak bicara Golkar.

"Hubungan kami dengan presiden sangat baik, kemungkinan besar jika terjadi sesuatu Presiden kami akan mengajak bicara," pungkasnya.

(Tribunnews.com/Pravitri Retno W/Igman Ibrahim)

Sesuai Minatmu
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved