Kamis, 28 Mei 2026

Reshuffle Kabinet

4 Klaster Menteri 'Waspada' Reshuffle, Pengamat: Yang Langsung Berkaitan dengan Rakyat Paling Rentan

Pengamat menilai empat klaster menteri wajib waspada di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet.

Tayang:
Dokumentasi BPMI Setpres/Cahyo
ISU RESHUFFLE KABINET - Presiden Prabowo Subianto secara resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan 2024-2029 di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025). Pengamat menilai empat klaster menteri wajib waspada di tengah mencuatnya isu reshuffle kabinet usai retret di Hambalang pada awal Januari 2026. 

Terlebih, belakangan Prabowo justru mengapresiasi positif kinerja para menterinya.

"Nah itu yang repot, gelap gulita, tiba-tiba isu reshuffle mencuat," ujarnya, Sabtu (24/1/2026).

"Yang jadi ramai itu karena isu reshuffle kali ini terkesan mendadak karena pada saat bersamaan beberapa waktu lalu presiden mengapresiasi kinerja menterinya yang total bekerja."

"Entah dari mana datangnya sumber isu reshuffle yang terkesan tiba-tiba ini," tutur Adi.

Meski demikian, Adi menilai reshuffle wajar dilakukan sebagi bentuk evaluasi terhadap pemerintahan.

Ia juga menyinggung soal adanya dinamika politik di balik isu reshuffle.

Baca juga: Respons Isu Reshuffle Kabinet, Sarmuji Sebut Hubungan Golkar dan Presiden Prabowo Sangat Baik

Adi bahkan membahas soal menteri yang sempat berkunjung ke kediaman mantan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) di Kota Solo, Jawa Tengah, serta rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan, beberapa waktu lalu.

"Memang setelah setahun pemerintahan Prabowo-Gibran banyak desakan publik agar menteri yang kerjanya buruk segera diganti untuk mengakselerasi kinerja pemerintah."

"Soal siapa menterinya publik sudah sering menyebut di berbagai media soal kinerja menteri yang jadi sorotan," jelas Adi.

"(Atau) Jangan-jangan ini ada kaitannya dengan seorang menteri yang pernah ke Solo dan ke Kertanegara beberapa waktu lalu," imbuhnya.

Meski begitu, Adi menegaskan urgensi reshuffle tetap ada jika memang ditemukan menteri yang tidak menunjukkan performa maksimal.

"Urgensi reshuffle tetap ada karena sudah setahun lebih pemerintahan. Jika ada menteri tak perform kerjanya seharusnya diganti," tandas Adi.

Reaksi PAN dan Golkar

Menanggapi isu reshuffle yang mencuat, Wakil Ketua Umum DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay, menilainya sebagai hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto.

Ia menekankan Presiden punya kewenangan penuh untuk mengevaluasi dan mengganti menteri di kabinet.

"Reshuffle itu hak proregatif presiden. Beliau yang meminta semua anggota kabinet untuk bergabung sebagai pembantunya di kabinet," kata Saleh, Sabtu (24/1/2026).

Sesuai Minatmu
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda

Berita Terkini

© 2026 TribunNews.com, a subsidiary of KG Media. All Right Reserved